Wamen Nezar: AI Tidak Boleh Tinggalkan Publik dan Demokrasi

Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah menegaskan pengembangan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) harus tetap mengutamakan kepentingan publik, demokrasi, dan keadilan sosial di tengah semakin besarnya pengaruh platform teknologi global.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria

mengatakan pengembangan AI tidak boleh semata-mata berorientasi pada bisnis dan kemajuan teknologi, melainkan juga harus memastikan perlindungan terhadap masyarakat serta ruang publik digital.

“Tujuan kami jelas, yaitu membangun ekosistem AI yang mendorong inovasi sekaligus melindungi nilai-nilai sosial masyarakat dan prinsip demokrasi. Bagi kami, AI yang bertanggung jawab berarti memperkuat literasi AI agar masyarakat dan angkatan kerja siap menghadapi transformasi ini, dengan prinsip tidak seorang pun tertinggal,” ujar Wamen Nezar dalam acara Indonesia AI Safety Virtual Engagement 2026 yang digelar secara daring, Senin, 25 Mei 2026.

Menurut Nezar, perkembangan AI saat ini berlangsung sangat cepat dan memunculkan berbagai tantangan baru, mulai dari isu keamanan, etika, tata kelola, disinformasi, hingga konsentrasi kekuatan teknologi di tingkat global.

Ia menyebut kondisi tersebut tercermin dalam International AI Safety Report 2026 yang disusun oleh lebih dari 100 pakar AI dengan dukungan lebih dari 30 negara, termasuk Indonesia.

“Di seluruh dunia, kecerdasan buatan berkembang dengan sangat cepat, membawa tidak hanya peluang besar, tetapi juga pertanyaan serius mengenai keamanan, etika, tata kelola, dan kepercayaan publik. Rilis Laporan Keamanan AI Internasional 2026 semakin memperjelas hal tersebut,” kata Wamen Nezar.

Nezar menegaskan keamanan AI kini tidak bisa lagi dipandang sebagai isu pelengkap, tetapi harus menjadi fondasi utama dalam pengembangan teknologi tersebut.

Menurutnya, Indonesia memandang inovasi dan tanggung jawab harus berjalan bersamaan agar AI benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

“Keamanan AI tidak lagi dapat dianggap sebagai isu sekunder. Keamanan AI harus menjadi bagian dari arsitektur inti pengembangan AI itu sendiri. Indonesia percaya bahwa inovasi dan tanggung jawab harus berjalan beriringan,” tegasnya.

Pemerintah Indonesia juga menempatkan AI sebagai salah satu teknologi strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat layanan publik, pendidikan, dan sektor kesehatan.

Namun, pengembangan AI tetap harus menjunjung tinggi etika, keadilan, serta praktik yang adil di dalam ekosistem digital.

Selain itu, Indonesia juga mendorong penerapan prinsip etika, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengembangan AI. Pemerintah menilai distribusi manfaat teknologi harus dilakukan secara lebih adil melalui dialog, kebijakan, dan regulasi yang adaptif.

Nezar mengatakan tantangan keamanan AI merupakan persoalan global yang tidak dapat diselesaikan oleh satu negara saja sehingga membutuhkan kerja sama internasional.

Indonesia, kata dia, siap berkontribusi dalam memperkuat keamanan AI global agar teknologi tersebut tetap aman, etis, inklusif, dan berpusat pada manusia.

“Keamanan AI merupakan tantangan global. Tidak ada satu negara pun yang dapat mengatasinya sendirian. Karena itu, kemitraan, standar bersama, dan dialog berkelanjutan menjadi semakin penting,” pungkasnya.