DPR Dukung Komdigi Tindak Video Amien Rais: Fitnah yang Merugikan

Ntvnews.id, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendukung upaya Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menangani pro dan kontra video pernyataan Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais. Menurut Anggota Komisi I DPR, Nurul Arifin, tindakan Komdigi menangani pernyataan Amien Rais tanpa menempuh jalur hukum sudah tepat.

"Langkah Komdigi sudah tepat, yakni melakukan penindakan administratif sesuai kewenangan. Ini penting untuk menjaga ruang publik digital kita tetap kondusif tanpa harus langsung melakukan kriminalisasi," ujar Nurul, Senin, 4 Mei 2026.

Ia memandang, keputusan yang diambil oleh Menkomdigi Meutya Hafid sebagai bentuk menjaga iklim demokrasi. Nurul mengingatkan kebebasan berpendapat harus diiringi dengan tanggung jawab.

"Kebebasan berpendapat memang dijamin, tetapi setiap pernyataan terutama yang bersifat personal dan sensitif harus dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai berkembang menjadi fitnah yang merugikan pihak lain," tuturnya.

Baca Juga: Komdigi Hapus Konten Amien Rais Usai Sebarkan Fitnah Soal Presiden

Menurut Nurul, pernyataan politik seharusnya berfokus pada substansi kebijakan dan kepentingan publik, bukan pada isu-isu personal yang tidak didukung oleh bukti yang jelas. Ia pun mengimbau setiap orang bijak dalam menggunakan ruang digital.

"Diskursus politik kita harus sehat dan berbasis data. Jika tidak, maka yang terjadi adalah degradasi kualitas demokrasi karena ruang publik dipenuhi narasi yang tidak dapat diverifikasi," kata Nurul.

"Kita semua punya tanggung jawab untuk menjaga kualitas demokrasi. Jangan sampai kebebasan yang kita miliki justru disalahgunakan untuk menyebarkan informasi yang belum tentu benar," imbuhnya.

Sebelumnya, video pernyataan Amien Rais terkait Presiden Prabowo Subianto dan Seskab Teddy Indra Wijaya yang viral, saat ini telah hilang dari kanal YouTube Amien Rais Official. Video itu sebelumnya beredar luas di berbagai media sosial.

Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmad, menjelaskan bahwa video tersebut 'hilang' lantaran dibatasi karena adanya keluhan hukum.

"Kalau diklik link-nya, ada pesan video dibatasi di Indonesia karena keluhan hukum dari pemerintah," kata Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi.