BPOM dan KPK Perkuat Integritas Pegawai Lewat Pembinaan Mental Nasional

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan integritas menjadi hal penting bagi lembaganya karena BPOM memiliki peran dalam berbagai tahapan pengawasan obat dan makanan, mulai dari proses sebelum produk beredar hingga pengawasan setelah produk berada di masyarakat.

Menurut Taruna, BPOM menjalankan berbagai fungsi, seperti pendampingan, pengawasan, hingga penindakan. Dalam menjalankan tugasnya, BPOM juga berinteraksi dengan berbagai pihak, mulai dari masyarakat hingga pelaku industri.

"Sebagai pintu gerbang, sebagai pengayom terdepan dalam hal obat dan makanan, maka tentu kita sebagai penjamin keamanan, menjamin kualitas, dan menjamin hasil dari semua produk yang sampai ke masyarakat tadi, maka tentu harus dimulai lewat apa yang disebut dengan integritas, kualitas, semangat, dan motivasi dari seluruh pegawai kami," katanya di Jakarta, Rabu, 15 Juli 2026.

Baca Juga: BPOM Dorong Regulasi Adaptif untuk Percepat Hilirisasi Inovasi Bioteknologi dan Farmasi

Taruna menyebut pada 2025 terdapat 783 pegawai yang diterima dan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selain itu, sekitar 400 pegawai diterima melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Secara keseluruhan, jumlah pegawai baru BPOM pada periode tersebut mencapai 1.294 orang.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Cris Kuntadi mengapresiasi langkah BPOM dalam memperkuat pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan kerja.

"Dari kami saat ini sudah mengimplementasikan SMART dan SIKENCUR, Sistem Manajemen Anti Penyuapan, dan Alhamdulillah sudah dapat ISO 37001. Dan kita juga mengimplementasikan Sistem Kendali Kecurangan," katanya.

Cris menjelaskan pihaknya turut berbagi pengalaman kepada pegawai BPOM terkait penerapan sistem pencegahan penyuapan dan pengendalian kecurangan.

Baca Juga: BPOM Sebut PMR Perkuat Daya Saing Industri Pangan Olahan

Sementara itu, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK Amir Arief menyampaikan bahwa pelayanan publik yang profesional dan memiliki integritas merupakan bagian penting dalam upaya mencegah korupsi.

Ia mengatakan pemberantasan korupsi tidak dapat hanya dilakukan melalui pemberian hukuman atau tindakan penegakan hukum. Menurutnya, terdapat pendekatan lain yang perlu diperkuat, seperti pembenahan tata kelola, reformasi birokrasi, dan pembangunan sistem yang mendukung pencegahan korupsi.

"Tapi kuncinya pendekatan pertama adalah penguatan individu yang berintegritas. Hari ini adalah start penting bahwa sistem bagaimana pun, penegakan disiplin bagaimana pun, penindakan seperti apa pun, tidak akan bisa berjalan kalau kuncinya manusianya, individu pegawainya tidak dijaga," katanya.

Amir mengapresiasi pelaksanaan forum tersebut karena dinilai berperan dalam memperkuat reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta membangun budaya kerja yang berintegritas.