Hashim Dorong Pemerintah Manfaatkan Momentum Investasi Karbon Global

Ntvnews.id, Jakarta - Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Lingkungan Hidup Hashim Djojohadikusumo meminta seluruh pemangku kepentingan bergerak cepat memanfaatkan tingginya minat investasi karbon dari pasar internasional. Menurutnya, sistem yang telah disiapkan pemerintah menjadi faktor penting yang menarik perhatian investor global.

Dalam peluncuran Sistem Registrasi Unit Karbon (SRUK) Kementerian Lingkungan Hidup di Jakarta, Kamis, 9 Juli 2026, Hashim mengatakan investor asing telah lama menantikan kepastian sistem perdagangan karbon yang dibangun Indonesia.

"Dunia investor dari luar negeri sudah menunggu sistem Pemerintah Indonesia. Sekarang kita harus manfaatkan momentum yang ada agar bisa memanfaatkan ini untuk kesejahteraan rakyat," kata dia.

Ia menilai besarnya minat pelaku usaha, baik dari dalam maupun luar negeri, tidak terlepas dari keberhasilan kementerian dan lembaga pemerintah dalam menyiapkan serta meluncurkan SRUK secara terintegrasi.

Baca Juga: Hashim: Pasar Karbon di Indonesia Dukung Penurunan Emisi Nasional

Menurut Hashim, koordinasi lintas sektor dalam membangun sistem instrumen hijau menunjukkan adanya perbaikan birokrasi yang sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Hari ini sesungguhnya saya berbangga dengan birokrasi Pemerintah Indonesia. Kerja sama kementerian koordinator dan kementerian teknis dalam program ini luar biasa, tanpa cacat, tanpa kekurangan," kata Hashim seraya menyapa para tamu undangan.

Apresiasi tersebut ditujukan kepada Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dinilai berhasil membangun sinergi dalam pengembangan SRUK.

Hashim mengatakan kesiapan regulasi beserta infrastruktur SRUK menjadi capaian yang telah lama dinantikan komunitas internasional sejak tercapainya kesepakatan dalam Konferensi Perubahan Iklim (COP21) di Paris, Prancis, sekitar satu dekade lalu. Sistem tersebut diharapkan dapat mendukung terciptanya perdagangan karbon yang transparan dan akuntabel.

Baca Juga: Hashim Sebut Perdagangan Karbon Kehutanan Perkuat Upaya Penurunan Emisi Nasional

Ia juga mengingatkan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam memastikan implementasi perdagangan karbon berjalan lancar. Karena itu, Hashim meminta gubernur, bupati, dan wali kota ikut mengawal pelaksanaannya agar tidak muncul hambatan administratif yang dapat mengganggu masuknya investasi.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah akan mempercepat pemanfaatan pasar karbon sehingga manfaat ekonominya dapat dirasakan masyarakat.

"So sekali lagi kepada seluruh birokrasi Indonesia yang hadir yang juga yang tidak hadir tetapi ada yang ikut mendukung program yang begitu hebat ini. Saya berbangga hari ini, saya berbangga dengan birokrasi Pemerintah Indonesia yang bekerja sama dengan suatu prestasi luar biasa," katanya.

(Sumber: Antara)