Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim Hashim Djojohadikusumo dalam acara peluncuran Persetujuan Menteri Kehutanan tentang penerbitan unit karbon melalui skema Non Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (Non SPE-GRK), di Kemenhut, Jakarta, Senin, 6 Juli 2026 (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim, Hashim Djojohadikusumo, menyatakan perdagangan karbon di sektor kehutanan menjadi salah satu langkah strategis untuk membantu Indonesia mencapai target penurunan emisi nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul peluncuran Persetujuan Menteri Kehutanan mengenai penerbitan unit karbon melalui skema Non Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (Non SPE-GRK).
“Implementasi tersebut diharapkan menjadi pintu masuk bagi penguatan pasar karbon Indonesia sekaligus mendukung target penurunan emisi nasional,” kata Hashim dalam keterangan bersama Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI di Jakarta, Senin, 6 Juli 2026.
Hashim menjelaskan bahwa dimulainya perdagangan karbon melalui skema tersebut menjadi tonggak penting bagi proyek-proyek kehutanan yang telah memenuhi seluruh persyaratan.
Baca Juga: Hashim: Penurunan Emisi GRK Diprediksi Mulai Terlihat pada 2030
“Peluncuran perdagangan karbon kehutanan melalui skema Non Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (Non SPE-GRK) menandai dimulainya perdagangan karbon pada proyek-proyek yang telah memenuhi persyaratan,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga memberikan apresiasi kepada Kementerian Kehutanan yang dinilai berhasil mempercepat implementasi perdagangan karbon di Indonesia.
Menurut Hashim, program perdagangan karbon merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang proses realisasinya berlangsung sangat cepat.
“Saya bisa katakan program itu sekarang sudah rampung dan sekarang kita implementasi,” kata Hashim.
Baca Juga: Hashim Djojohadikusumo Bantah Punya Saham di FolaPlay
Meski demikian, ia mengakui bahwa tahap pelaksanaan di lapangan tetap menghadapi berbagai tantangan. Kendati begitu, Hashim optimistis perdagangan karbon di sektor kehutanan berpotensi menjadi salah satu program pemerintah yang paling cepat berjalan sekaligus memiliki implementasi yang baik.
Ia menambahkan, capaian tersebut tidak lepas dari sinergi berbagai kementerian, lembaga, dan para pemangku kepentingan yang bekerja dalam satu ekosistem.
“Program ini lintas departemen, lintas kementerian, lintas lembaga, lintas sektoral, dan ini yang paling berhasil. Luar biasa ini, kita berbangga,” sambung Hashim.
Hashim juga memberikan apresiasi khusus kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang dinilainya mampu mempercepat implementasi perdagangan karbon hingga menghasilkan proyek-proyek yang siap diperdagangkan.
Baca Juga: Hashim Tegaskan Gekira Organisasi Politik, Ajak Kader Kawal Pemerintahan Prabowo-Gibran
Dengan perkembangan tersebut, ia meyakini peluncuran Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) untuk perdagangan karbon sektor kehutanan yang dijadwalkan pada Kamis, 9 Juli 2026, dapat terlaksana sesuai rencana.
“Kamis depan ini (diluncurkan), luar biasa. Ini kita berbangga,” ujar dia.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
