Pemerintah Optimistis Ekonomi Indonesia Tumbuh Hingga 6,5 Persen pada 2027

Ntvnews.id, Jakarta - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan optimisme pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang diproyeksikan mencapai 5,8 hingga 6,5 persen pada tahun 2027. 

Selain menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 6,5 persen, pemerintah juga memproyeksikan tingkat inflasi tetap terkendali pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen pada tahun 2027. Pemerintah optimistis berbagai target pembangunan sosial dapat tercapai melalui penguatan kebijakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat menyampaikan pidato pada Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 dalam rangka Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 di Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, 20 Mei 2026.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah terus menjaga optimisme ekonomi nasional di tengah tantangan geopolitik dan geoekonomi global yang penuh ketidakpastian. 

Menurut Presiden, dinamika global saat ini menuntut pemerintah untuk bekerja lebih adaptif dan menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui kebijakan fiskal yang kuat dan tepat sasaran.

“Oleh karena itu, karena kondisi yang kita hadapi seperti ini, saya berpendapat bahwa Presiden Republik Indonesia harus hadir langsung menyampaikan pokok-pokok pikiran perekonomian dan pengelolaan negara,” ujar Presiden Prabowo.

Dalam sasaran pembangunan sosial 2027, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan turun menjadi 6,0–6,5 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ditekan ke kisaran 4,30–4,87 persen. Rasio Gini juga diarahkan menurun ke rentang 0,362–0,367 sebagai bagian dari upaya mempersempit ketimpangan sosial.

Pemerintah turut menargetkan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui kenaikan Indeks Modal Manusia (IMM) menjadi 0,575 serta peningkatan Indeks Kesejahteraan Petani menjadi 0,8038. Selain itu, proporsi penciptaan lapangan kerja ditargetkan meningkat dari 35 persen menjadi 40,81 persen.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen utama pemerintah untuk melindungi rakyat dan memperkuat fondasi ekonomi bangsa.

“APBN adalah wujud dari alat perjuangan kita sebagai bangsa. APBN adalah alat untuk melindungi rakyat. Alat untuk memperkokoh dasar-dasar dan sendi-sendi ekonomi bangsa,” tegas Presiden.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 5 Februari 2026, tingkat kemiskinan ekstrem pada 2024 berada di angka 1,26 persen dan turun menjadi 0,78 persen pada 2025. Pemerintah menargetkan angka tersebut terus ditekan hingga maksimal 0,38 persen pada akhir tahun sebelum mencapai 0 persen pada 2026.

 Sementara itu, tingkat kemiskinan nasional juga menunjukkan tren penurunan dari 8,57 persen pada 2024 menjadi 8,25 persen pada 2025. Pemerintah menargetkan angka kemiskinan nasional turun menjadi 7,36 persen pada 2026 dan mencapai 5 persen pada 2029.

Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat A. Muhaimin Iskandar menegaskan komitmen pemerintah untuk mencapai target kemiskinan ekstrem 0 persen pada tahun 2026 sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025.

Menko Muhaimin menyampaikan bahwa pemerintah telah memetakan 88 kabupaten/kota prioritas yang akan menjadi fokus penanganan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

 “Melalui berbagai program-program pemerintah yang masih bisa disalurkan, direfocusing di daerah-daerah 88 Kabupaten/Kota tersebut. Hal ini akan mengurangi secara signifikan 0% kemiskinan ekstrem tahun 2026,” ucap Menko Muhaimin.

Strategi di daerah prioritas ini tidak hanya mengandalkan bantuan sosial tunai. Menko Muhaimin menegaskan bahwa di 88 kabupaten/kota tersebut, ekosistem pemberdayaan akan diperkuat. Ke depannya, warga usia produktif akan mendapatkan pelatihan kerja singkat agar dapat segera terserap ke pasar kerja atau berwirausaha.

Pemerintah berkomitmen menjaga kesinambungan pembangunan nasional melalui pengelolaan fiskal yang sehat, efektif, dan tepat sasaran. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mendukung agenda prioritas nasional, mulai dari ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi rakyat demi mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Rapat Paripurna tersebut turut dihadiri oleh para pimpinan lembaga negara, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, dan para ketua umum partai politik, serta para kelompok organisasi kemasyarakatan.