Ilustrasi Bom Nuklir Meledak (Pixabay)
Ntvnews.id, Jakarta - Isu mengenai Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang disebut-sebut mencoba menggunakan kode nuklir saat rapat terkait Iran langsung menuai perhatian luas. Namun, klaim tersebut segera dibantah tegas oleh Gedung Putih dan hingga kini tidak didukung oleh bukti independen apa pun.
Rumor ini bermula dari pernyataan mantan perwira CIA, Larry Johnson, dalam penampilannya pada 20 April di podcast Judging Freedom. Dalam kesempatan itu, Johnson mengungkapkan bahwa rapat darurat di Gedung Putih pada 18 April berlangsung panas. Ia menggambarkan adanya perdebatan sengit antara Trump dan Ketua Kepala Staf Gabungan AS, Dan Caine.
Menurut Johnson, situasi dalam rapat tersebut “cukup sengit,” bahkan disebut diwarnai penolakan dari pihak militer terhadap perintah yang dikaitkan dengan penggunaan kode nuklir. Namun, narasi ini tidak pernah dikonfirmasi oleh sumber resmi maupun laporan independen. Meski benar bahwa pertemuan tingkat tinggi berlangsung bertepatan dengan dinamika berakhirnya gencatan senjata Iran, tidak ada bukti kredibel yang menunjukkan bahwa otoritas peluncuran nuklir benar-benar disentuh dalam forum tersebut.
Baca Juga: Datangi DPR, Istri-istri Terdakwa Korupsi Minyak Mentah Minta Keadilan
Di kalangan politik domestik, klaim tersebut juga disikapi dengan kehati-hatian. Senator Republik Thom Tillis menyatakan bahwa ia membutuhkan verifikasi dari berbagai sumber sebelum menganggapnya sebagai fakta. Ia bahkan menegaskan sulit membayangkan skenario seperti itu benar-benar terjadi dalam praktik pengambilan keputusan.
Dari sisi sistem, tuduhan tersebut dinilai tidak sejalan dengan mekanisme komando nuklir Amerika Serikat. Dalam struktur yang berlaku, Ketua Kepala Staf Gabungan berfungsi sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan untuk mengeksekusi ataupun menghalangi perintah peluncuran. Prosedur ini dilengkapi dengan berbagai pengamanan, termasuk “aturan dua orang,” yang dirancang untuk memastikan setiap perintah yang sah dari panglima tertinggi dijalankan sesuai protokol.
Dengan demikian, gambaran adanya konfrontasi langsung terkait penggunaan senjata nuklir seperti yang disampaikan Johnson, jika benar terjadi, akan mencerminkan krisis konstitusional besar, bukan sekadar perbedaan pendapat dalam rapat biasa.
Baca Juga: Harga Emas Pegadaian Hari Ini: UBS, Antam, dan Galeri24 Kompak Turun
Latar belakang Johnson sendiri turut menjadi sorotan. Ia pernah menjabat sebagai wakil direktur Kantor Kontraterorisme Departemen Luar Negeri AS pada periode 1989 hingga 1993. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, namanya kerap dikaitkan dengan sejumlah klaim kontroversial.
Salah satu yang paling disorot terjadi pada 2017, ketika ia terlibat dalam tuduhan bahwa badan intelijen Inggris, GCHQ, membantu pemerintahan Presiden Barack Obama memata-matai kampanye Trump. Tuduhan ini kemudian dibantah secara terbuka oleh pejabat Amerika Serikat dan Inggris, bahkan disebut oleh GCHQ sebagai “sangat tidak masuk akal.”
Selain itu, Johnson juga pernah menyebarkan rumor yang terbukti tidak benar terkait Michelle Obama, yang dituduh menyampaikan pidato bernuansa rasis terhadap warga kulit putih.
Rangkaian kontroversi tersebut semakin memperkuat keraguan terhadap klaim terbarunya. Hingga kini, tudingan bahwa Trump mencoba menggunakan kode nuklir dalam rapat terkait Iran tetap tidak memiliki dasar fakta yang dapat diverifikasi.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
