Gedung Putih Bantah Klaim Jenderal AS Tolak Permintaan Kode Nuklir Trump

Ntvnews.id, Washington D.C - Isu yang menyebut Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat, Dan Caine, menolak permintaan Presiden AS Donald Trump terkait akses peluncuran nuklir viral di media sosial. Menanggapi hal itu, Gedung Putih langsung memberikan klarifikasi dan membantah kabar tersebut.

Dilansir dari Al Arabiya, Jumat, 24 April 2026, klaim tersebut berasal dari pernyataan mantan perwira CIA, Larry Johnson, dalam wawancaranya di podcast Judging Freedom pada 20 April.

Dalam podcast tersebut, Johnson mengungkapkan bahwa rapat darurat di Gedung Putih pada 18 April berlangsung tegang. Ia menyebut adanya perdebatan yang melibatkan Jenderal Caine yang diduga menolak arahan Presiden terkait permintaan kode nuklir.

Menurut Johnson, ketegangan dalam rapat itu dipicu oleh sikap Caine yang disebut tidak bersedia memfasilitasi akses kode nuklir kepada Trump.

Baca Juga: MER-C Kecam Israel Duduki RS Indonesia di Gaza dan Pasang Propaganda

Namun demikian, tidak terdapat laporan independen maupun konfirmasi resmi yang membenarkan klaim tersebut. Selain itu, tidak ada sumber kredibel yang menyatakan bahwa kewenangan peluncuran nuklir pernah digunakan dalam konteks tersebut.

Klaim ini juga bertentangan dengan mekanisme sistem komando nuklir Amerika Serikat. Dalam protokol yang berlaku, Kepala Staf Gabungan hanya berperan sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan untuk menghalangi atau menjalankan perintah peluncuran nuklir.

Arsip foto - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengadakan konferensi pers di Gedung Putih Washington DC, Amerika Serikat. ANTARA/Anadolu Ajensi/pri. (Antara)

Meski terdapat sistem pengamanan seperti "aturan dua orang" atau two-person rule, mekanisme tersebut dirancang untuk memastikan bahwa setiap perintah sah dari panglima tertinggi tetap dijalankan.

Larry Johnson, yang pernah menjabat sebagai wakil direktur kantor Kontraterorisme Departemen Luar Negeri pada 1989–1993, sebelumnya juga kerap menjadi sorotan karena sejumlah klaim kontroversial.

Ia pernah dikaitkan dengan tuduhan bahwa badan intelijen Inggris GCHQ membantu pemerintahan Barack Obama memata-matai kampanye Trump. Selain itu, Johnson juga sempat disebut menyebarkan rumor tidak benar mengenai Michelle Obama.