Inggris Resmikan Aturan Kelahiran Mulai dari Tahun 2009 Dilarang Beli Rokok

Ntvnews.id, London - Anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun per 1 Januari 2027 tidak akan pernah diizinkan membeli rokok maupun produk tembakau di Inggris. Kebijakan ini akan mulai berlaku setelah Rancangan Undang-Undang Tembakau dan Vape resmi disahkan oleh Raja Charles III.

Dilansir dari BBC, Kamis, 23 April 2026, RUU tersebut telah menuntaskan seluruh tahapan legislasi setelah mendapatkan persetujuan akhir dari House of Lords pada Senun, 20 April 2026, Proses pembahasannya sendiri telah berlangsung sejak 2024, pada masa awal pemerintahan Partai Buruh.

Dengan kebijakan ini, Inggris menjadi negara ketiga di dunia yang menerapkan larangan merokok berbasis generasi, mengikuti langkah Maladewa. Sebelumnya, Selandia Baru sempat menjadi pelopor aturan serupa, namun kemudian mencabutnya setelah pergantian pemerintahan pada 2023.

Aturan ini akan berlaku di seluruh wilayah Inggris Raya, termasuk Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara. Penyusunannya dilakukan bersama parlemen daerah otonom di Belfast, Cardiff, dan Edinburgh.

Baca Juga: Jelang May Day, Polda Metro Gelar Dialog dengan Buruh

Secara teknis, undang-undang ini akan menaikkan batas usia minimum pembelian rokok, cerutu, dan produk tembakau dari 18 tahun menjadi bertambah satu tahun setiap tahunnya mulai 1 Januari 2027. Artinya, siapa pun yang lahir pada atau setelah 1 Januari 2009 tidak akan pernah memenuhi syarat untuk membeli produk tembakau.

Selain itu, pedagang yang melanggar aturan akan dikenai sanksi finansial. Pemerintah juga diberi kewenangan untuk menerapkan sistem registrasi baru bagi produk rokok dan rokok elektronik guna memperketat pengawasan.

Kebijakan ini turut memperluas larangan merokok, tidak hanya di dalam ruangan tetapi juga di sejumlah ruang publik luar ruangan seperti taman bermain anak, area sekitar sekolah, dan rumah sakit. Banyak area bebas rokok juga akan diberlakukan sebagai kawasan bebas rokok elektronik.

Ilustrasi rokok. (Pixabay)

Meski demikian, merokok masih diperbolehkan di area luar ruangan tertentu seperti di pub, bar, dan sektor perhotelan. Aktivitas merokok dan penggunaan rokok elektronik juga tetap legal di rumah pribadi. Sementara itu, penggunaan vape di dalam mobil akan dilarang jika terdapat penumpang di bawah usia 18 tahun.

Semua bentuk iklan rokok dan rokok elektronik akan dilarang. Masyarakat berusia 18 tahun ke atas tetap dapat membeli rokok elektronik, meskipun produk yang menyasar kalangan muda, seperti vape sekali pakai, telah lebih dulu dilarang.

Sidang House of Lords pada Senin, 20 April 2026 menjadi tahap terakhir dalam pengesahan RUU ini. Dalam sidang tersebut, anggota majelis menyetujui sejumlah perubahan teknis kecil untuk menyempurnakan isi regulasi. RUU ini sebelumnya telah melewati seluruh proses pembacaan di majelis rendah dan tinggi.

Dengan disahkannya enam amendemen, termasuk dukungan dari sebagian anggota oposisi yang awalnya menolak, RUU ini resmi menyelesaikan seluruh proses legislasi di parlemen.

Baroness Gillian Merron dari Partai Buruh yang juga mewakili Departemen Kesehatan dan Perawatan Sosial menyampaikan dukungannya.

"Ini adalah RUU yang bersejarah, Yang Mulia, yang akan melahirkan generasi bebas rokok. Sebenarnya, ini adalah langkah intervensi kesehatan masyarakat terbesar dalam satu generasi, dan saya dapat meyakinkan para anggota Dewan yang terhormat bahwa RUU ini akan menyelamatkan nyawa. Saya merekomendasikan RUU ini kepada Dewan," kata Merron.

Baca Juga: Pangkogabwilhan III Nilai Masyarakat Papua Tak Mudah Terhasut Isu OPM

Di sisi lain, anggota dari Partai Konservatif, Michael Morris, kembali menyampaikan kritiknya, khususnya terkait rencana denda sebesar 200 pound sterling bagi pedagang yang melanggar aturan usia atau menjual melalui perantara.

"…pemerintah tidak mendengarkan desakan yang kuat dari para pengecer, terutama mereka yang memahami seluk-beluk industri ini," kata Baron Naseby.

Ia juga berpendapat bahwa kebijakan ini suatu saat bisa dianggap tidak lagi relevan, dan menilai bahwa edukasi masyarakat agar tidak mulai merokok seharusnya menjadi prioritas utama.

Meski demikian, pengesahan akhir oleh Raja Charles III dinilai hanya sebagai formalitas, mengingat RUU ini sebelumnya telah tercantum dalam pidato kenegaraan sebagai bagian dari agenda prioritas pemerintah.