Menteri Sosial Saifullah memberikan keterangan pers selepas pertemuan terbatas dengan Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Yulianto dan Ketua Umum KPCDI Tony Richard Samosir di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Selasa (31/3/2026). ANTARA/M Riezko Bima Elko Prasetyo (Antara)
Ntvnews.id
Dalam konferensi pers usai pertemuan terbatas bersama BPJS Kesehatan dan Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia di Jakarta, Mensos menjelaskan bahwa proses pendataan ulang dilakukan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik guna memastikan bantuan tepat sasaran.
"Sesuai informasi yang pernah kami sampaikan, 11 juta (peserta) ini sedang dilakukan proses validasi dan verifikasi di lapangan bersama BPS. Per hari ini progresnya sudah mencapai 98 persen," ujar Saifullah Yusuf.
Ia juga menyampaikan bahwa dari total 11 juta kepesertaan yang sempat dinonaktifkan pada Januari 2025, Kementerian Sosial telah melakukan reaktivasi otomatis terhadap lebih dari 106.000 penerima manfaat yang mengalami penyakit katastrofik.
Baca Juga: Cak Imin Pastikan Iuran BPJS Kesehatan Tidak Naik Tahun Ini
Selain itu, berdasarkan data terbaru, sebanyak 246.280 penerima manfaat telah kembali diaktifkan melalui Surat Keputusan (SK) pada Maret 2026.
Sementara itu, terdapat 276.788 penerima manfaat lainnya yang saat ini tengah menunggu proses penerbitan SK reaktivasi yang dijadwalkan berlangsung pada April 2026.
Secara keseluruhan, jumlah peserta yang telah direaktivasi, baik secara otomatis maupun melalui mekanisme lainnya, mencapai sekitar 5,6 persen atau setara dengan 625.221 penerima manfaat.
"Perlu diingat bahwa status aktif kepesertaan berlaku tiga bulan setelah SK terbit," ucap Mensos.
Saifullah Yusuf menegaskan bahwa percepatan proses verifikasi ini menjadi prioritas pemerintah dalam menjamin akses perlindungan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.
Baca Juga: Cek Fakta: Mensos Sebut BPJS Tak Dipakai Setahun Otomatis Dinonaktifkan
Kementerian Sosial memastikan bahwa masyarakat yang memenuhi kriteria akan segera mendapatkan kembali hak jaminan kesehatannya setelah proses sinkronisasi dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) selesai dilakukan.
Sebelumnya, dalam rapat konsultasi bersama pimpinan DPR RI, Kemensos menemukan masih adanya ketidaktepatan dalam penyaluran bantuan PBI JKN berdasarkan hasil pemutakhiran DTSEN sejak 2025.
Data tersebut menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat pada kelompok desil 1 hingga 5 yang seharusnya menerima bantuan belum terakomodasi, sementara sebagian masyarakat dari kelompok desil 6 hingga 10 justru masih terdaftar sebagai penerima.
Jumlah masyarakat desil 1 hingga 5 yang belum menerima bantuan tercatat lebih dari 54 juta jiwa, sedangkan masyarakat dari desil 6 hingga 10 dan kelompok non-desil yang masih tercatat sebagai penerima mencapai lebih dari 15 juta jiwa.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
