Iran Rancang Aturan Pungutan Kapal di Selat Hormuz untuk Tambah Pemasukan Negara

Ntvnews.id, Teheran - Pemerintah Iran berencana melegalkan pungutan terhadap kapal yang melintasi Selat Hormuz sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Rencana tersebut disampaikan oleh anggota parlemen Iran, Mohammadreza Rezaei Kouchi.

"Kami ingin menyusun undang-undang yang menetapkan kedaulatan, dominasi, dan kontrol atas Selat Hormuz sebagai dasar hukum untuk mengenakan pungutan," kata Kouchi pada Kamis, 26 Maret 2026, seperti dikutip kantor berita Tasnim News Agency.

Ia menjelaskan bahwa rancangan awal regulasi tersebut telah disiapkan, meskipun belum diajukan secara resmi sebagai proposal di parlemen. Menurutnya, kebijakan pungutan ini diperlukan untuk memastikan keselamatan kapal yang melintasi jalur strategis yang menghubungkan Teluk Persia dan Teluk Oman.

Baca Juga: Iran Kembali Luncurkan Serangan Rudal ke Israel Bagian Tengah dan Yerusalem

Rancangan undang-undang itu akan dibahas lebih lanjut sebelum nantinya diajukan dalam sidang terbuka parlemen Iran.

Sebelumnya, pada 24 Maret, Bloomberg melaporkan bahwa Iran mulai mengenakan biaya hingga 2 juta dolar AS (sekitar Rp33,8 miliar) kepada kapal-kapal komersial yang melintas di Selat Hormuz.

Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Vahid Jalalzadeh, menyebut pemerintah tengah menyiapkan aturan baru terkait pengelolaan Selat Hormuz. Kebijakan tersebut direncanakan akan diterapkan setelah konflik mereda, serta kemungkinan akan dilakukan kerja sama dengan Oman.

Ketegangan di kawasan meningkat sejak 28 Februari ketika Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan ke sejumlah target di Iran, termasuk di Teheran, yang mengakibatkan kerusakan serta korban sipil.

Baca Juga: Iran Izinkan Kapal Malaysia Lewati Selat Hormuz, PM Anwar Ucapkan Terima Kasih

Iran kemudian membalas dengan serangan ke wilayah Israel dan fasilitas militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah.

Eskalasi konflik tersebut berdampak pada terganggunya aktivitas di Selat Hormuz, bahkan memicu blokade de facto di jalur pelayaran utama dunia untuk pengiriman minyak dan gas alam cair. Gangguan ini turut memengaruhi ekspor serta produksi energi di kawasan, sekaligus mendorong kenaikan harga energi global.

(Sumber: Antara)