DPR Gelar Paripurna Hari Ini, Sahkan Hasil Fit and Proper Test Komisioner OJK

Ntvnews.id, Jakarta - Hari ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kembali menggelar rapat paripurna. Sejumlah agenda dibahas dalam rapat tersebut. Rapat paripurna dijadwalkan dimulai pukul 09:30 WIB.

"Rapat Paripurna Ke-16 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025-2026, 12 Maret 2026," demikian informasi dalam laman DPR RI, Kamis, 12 Maret 2026.

Salah satu pembahasan dalam rapat paripurna, ialah pengesahan hasil fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap Calon Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Diketahui, usai fit and proper test Komisi XI DPR RI menetapkan sebagai Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Lalu, Hernawan Bekti Sasongko sebagai Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Hasan Fawzi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon.

Kemudian, Dicky Kartikoyono sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen serta Adi Budiarso sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto.

"Laporan Komisi XI DPR RI atas Hasil Pembahasan Uji Kelayakan (fit and proper test) Calon Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dilanjutkan dengan pengambilan Keputusan," tuturnya. 

Agenda rapat paripurna juga membahas Laporan BURT DPR RI terhadap Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DPR RI Tahun 2027, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

"(Lalu) Pendapat Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Usul inisiatif Komisi VII DPR RI, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU Usul DPR RI," paparnya.

Selanjutnya, Pendapat Fraksi-Fraksi terhadap RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Usul inisiatif Anggota DPR RI, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU Usul DPR RI. Kemudian, Pendapat Fraksi-Fraksi terhadap RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga, Usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU Usul DPR RI.

"(Agenda terakhir) Penetapan Keanggotaan Pansus RUU tentang Daerah Kepulauan, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan," tandasnya.