Inggris Ambil Alih Presidensi DK PBB, Bakal Lakukan Hal Ini

Ntvnews.id, Jakarta - Inggris resmi memegang presidensi bergilir Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk periode Februari. Dalam masa kepemimpinannya, Inggris berkomitmen menjalankan presidensi yang konstruktif dan transparan dengan perhatian utama pada konflik di Ukraina, Sudan, dan Gaza.

“Saya percaya tujuan kami bulan ini adalah menjalankan presidensi yang konstruktif dan transparan, dengan fokus ketat pada peran inti Dewan Keamanan dalam memastikan terpeliharanya perdamaian dan keamanan internasional,” kata Kuasa Usaha Inggris James Kariuki.

Dikutip dari Anadolu, Selasa, 3 Februari 2026, Kariuki menyampaikan bahwa selama presidensi Inggris, Dewan Keamanan PBB akan menaruh perhatian pada tiga konflik yang termasuk ancaman paling serius terhadap perdamaian dan keamanan internasional di tiga benua, yakni konflik di Ukraina, Sudan, dan Gaza.

Baca Juga: Trump Lakukan Terobosan untuk Kurangi Ketergantungan AS pada China, Apa Itu?

Untuk isu Ukraina, Kariuki mengungkapkan bahwa Dewan Keamanan PBB dijadwalkan menggelar sidang pada 24 Februari guna memperingati empat tahun invasi penuh skala besar Rusia yang ilegal. Pertemuan tersebut rencananya akan dipimpin oleh Menteri Negara Inggris untuk Eropa, Stephen Doughty.

Sementara itu, pembahasan terkait Sudan akan dilaksanakan pada 19 Februari. Kariuki menegaskan Inggris terus “bekerja tanpa lelah, menggunakan setiap instrumen diplomatik yang kami miliki, untuk mendorong para pihak menyepakati gencatan senjata guna mengakhiri perang yang menghancurkan ini”.

Terkait Gaza, Kariuki menyambut dibukanya kembali titik penyeberangan Rafah antara Gaza dan Mesir. Namun demikian, ia menilai langkah tersebut belum memadai.

"Ini belum cukup. Rafah dan seluruh penyeberangan harus dibuka sepenuhnya agar bantuan kemanusiaan penyelamat nyawa dapat masuk dalam skala besar.” jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa Inggris akan memanfaatkan agenda pertemuan bulanan DK PBB untuk mendorong kemajuan upaya perdamaian di Gaza.

Duta Besar Israel untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Gilad Erdan (AFP)

"Kami akan menggunakan pertemuan bulanan ini untuk mendorong kemajuan dalam pelaksanaan rencana perdamaian Presiden AS Donald Trump untuk Gaza, menangani krisis kemanusiaan di Gaza serta memburuknya situasi di Tepi Barat, guna mewujudkan perdamaian jangka panjang bagi warga Israel dan Palestina,” katanya.

Presidensi Dewan Keamanan PBB selanjutnya dijadwalkan akan berpindah ke Amerika Serikat pada Maret mendatang.