Kucing penghuni kediaman Perdana Menteri Inggris, Larry berdiam di depan pintu Downing Street 10, London, Inggris, Selasa 20 Januari 2026 (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Media Inggris The Telegraph pada Senin, 26 Januari 2026, melaporkan dugaan bahwa China telah meretas telepon seluler para ajudan sejumlah perdana menteri Inggris.
Laporan tersebut muncul di tengah kabar rencana kunjungan Perdana Menteri Inggris saat ini, Keir Starmer, ke China pada pekan ini. Jika terealisasi, kunjungan itu akan menjadi lawatan perdana kepala pemerintahan Inggris ke Beijing sejak 2018.
Menurut The Telegraph, perangkat komunikasi milik pejabat senior di Downing Street diduga telah disusupi oleh peretas yang disebut-sebut mendapat dukungan negara China selama beberapa tahun terakhir.
Operasi peretasan itu dilaporkan memiliki nama sandi Salt Typhoon dan menargetkan para ajudan dekat sejumlah mantan perdana menteri Inggris, termasuk Boris Johnson, Liz Truss, dan Rishi Sunak, yang menjabat dalam rentang waktu 2021 hingga 2024.
Meski demikian, laporan tersebut belum memastikan apakah telepon pribadi para perdana menteri turut terdampak. Namun, pelanggaran keamanan tersebut disebut telah menembus “hingga ke jantung Downing Street.”
Badan intelijen domestik Inggris, MI5, sebelumnya dilaporkan telah mengeluarkan peringatan kepada parlemen pada November lalu terkait ancaman spionase yang berasal dari China.
Hingga saat ini, pemerintah China belum memberikan tanggapan resmi atas tuduhan yang disampaikan oleh The Telegraph.
Baca juga: Inggris Cemas Ketergantungan Pertahanan pada AS
Pada bulan lalu, pemerintah Inggris menjatuhkan sanksi terhadap dua perusahaan teknologi asal China atas dugaan keterlibatan dalam serangan siber yang dinilai sembrono dan tidak selektif terhadap Inggris serta negara-negara sekutunya.
Menanggapi langkah tersebut, Beijing menyatakan penolakan keras. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menegaskan bahwa China menentang segala bentuk aktivitas peretasan dan secara tegas menolak penyebaran informasi yang dianggap tidak benar untuk kepentingan politik.
“China dengan tegas menentang dan memberantas peretasan sesuai hukum, serta menolak penyebaran informasi palsu bermotif politik,” ujar Guo.
Sumber Antara
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
