BGN Setop Sementara 2 SPPG di Sulsel yang Terlambat Kirim MBG

Ntvnews.id, Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) terpaksa menghentikan sementara operasional dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sulawesi Selatan yang terlambat mengirimkan Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga malam hari ke sekolah dan menjadi viral di sosial media.

Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang menyebutkan jika dua dapur MBG yang dihentikan sementara itu yakni SPPG Kota Makassar Biringkanaya Sudiang 2 dan SPPG Pangkajene dan Kepulauan Bungoro Samalewa 1.

"Keterlambatan distribusi hingga malam hari tidak boleh terulang karena berpotensi mengganggu kualitas pelayanan program kepada para siswa penerima manfaat. Kami mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional SPPG terkait agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola distribusi, manajemen bahan baku, serta kesiapan operasional di lapangan," katanya, 15 Maret 2026.

Menurut Nanik, MBG adalah program strategis negara yang menyangkut kepercayaan masyarakat. Untuk itu, setiap pelaksana di lapangan wajib menjalankan standar operasional prosedur (SOP) secara disiplin, utamanya dalam aspek keamanan pangan dan ketepatan distribusi.

Adapun penghential operasional kedua SPPG tersebut berlaku mulai 16 Maret 2026 hingga batas waktu yang belum ditentukan sembari menunggu hasil investigasi lebih lanjut. Langkah ini diambil setelah BGN menerima laporan pengaduan serta melakukan investigasi awal terhadap dugaan kelalaian dalam proses quality control dan kesiapan operasional distribusi di lapangan.

Dari pemantauan menunjukkan penyiapan bahan baku dan proses pengemasan yang tidak berjalan sesuai SOP, sehingga adanya kendala keterlambatan distribusi paket MBG kepada sejumlah sekolah penerima manfaat, bahkan pada salah satu kejadian distribusi baru dilakukan hingga malam hari.

BGN memandang serius setiap gangguan dalam pelaksanaan program MBG karena menyangkut pelayanan langsung kepada para murid. 

Di samping itu, Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III BGN Rudi Setiawan menjelaskan, investigasi awal menemukan SPPG tidak siap mengolah bahan baku dari pemasok yang berdampak pada proses pengemasan dan distribusi paket MBG ke sekolah.

"Temuan awal menunjukkan proses pengendalian mutu serta persiapan distribusi belum dijalankan secara optimal, sehingga menyebabkan keterlambatan pengiriman paket MBG kepada penerima manfaat," pungkasnya.