Menlu Tegaskan Indonesia di Board of Peace Tak Bayar Iuran Selama Tiga Tahun

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa keputusan Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace merupakan bentuk partisipasi aktif dalam upaya menciptakan perdamaian sekaligus memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan Palestina.

Pernyataan tersebut disampaikan Menlu Sugiono usai Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI, Selasa, 27 Januari 2026.

“Intinya adalah Indonesia menginginkan kemerdekaan dan kedaulatan Palestina,” ucap Menlu Sugiono.

Ia menjelaskan, keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace menjadi langkah nyata yang dapat dilakukan saat ini untuk berperan langsung dalam proses perdamaian di Gaza.

Baca Juga: Menlu: Dewan Perdamaian Jadi Langkah Konkret Dorong Perdamaian Gaza

Selain itu, Menlu Sugiono menegaskan Indonesia tetap berpegang pada komitmen penyelesaian konflik melalui skema two-state solution.

“Tentu saja arah kompas kita tetap two-state solution. Konflik ini terjadinya sudah lama. Puluhan tahun, karena itu pasti ada langkah-langkah super taktis yang harus kita lakukan,” kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Menlu Sugiono juga memastikan bahwa Indonesia tidak dibebani kewajiban pembayaran apa pun untuk menjadi anggota Board of Peace.

Ia menyebutkan, negara-negara yang diundang bergabung, termasuk Indonesia, berhak menjadi anggota selama tiga tahun tanpa dikenai biaya.

“Tidak, tidak ada (iuran). Itu semua negara yang diundang, itu entitled untuk menjadi member selama 3 tahun,” kata Sugiono.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono (Setpres)

Sebelumnya, pada 23 Januari, Menlu Sugiono juga telah menguraikan alasan Presiden Prabowo Subianto memutuskan Indonesia bergabung dalam Board of Peace.

Menurutnya, Indonesia menilai keikutsertaan tersebut penting karena sejak awal konsisten mendukung perdamaian dan stabilitas internasional, terutama terkait perjuangan Palestina.

Baca Juga: Menlu Sugiono: Keikutsertaan Indonesia di Dewan Perdamaian Gaza Diakui Dunia

Presiden Prabowo, lanjut Sugiono, juga telah mempertimbangkan berbagai aspek strategis sebelum mengambil keputusan tersebut.

“Kita sejak awal merupakan negara yang peduli pada perdamaian, pada stabilitas internasional dan khususnya pada situasi yang terjadi di Palestina. Karena Board of Peace ini merupakan bagian dari upaya untuk mencapai perdamaian tersebut maka kita harus ada di dalamnya,” tegas Menlu.