Prabowo: Indonesia Berhasil Tutup 1.000 Tambang Ilegal

Ntvnews.id, Davos - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen kuat pemerintah Indonesia dalam memberantas berbagai praktik ilegal di hadapan para pemimpin dunia, pelaku usaha, serta tokoh global yang menghadiri The World Economic Forum (WEF) 2026. Salah satu langkah nyata yang disorot adalah penertiban ribuan tambang ilegal yang tersebar di sejumlah daerah di Tanah Air.

Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah telah mengambil langkah penegakan hukum yang tegas dan berani di sektor kehutanan serta sumber daya alam, yang disebutnya sebagai yang paling keras sepanjang sejarah Indonesia.

“Hingga saat ini, kami telah menutup 1.000 tambang ilegal. Namun, laporan dari jajaran saya menunjukkan masih ada setidaknya 1.000 tambang ilegal lainnya,” ujar Prabowo saat berpidato di WEF, Davos, Swiss, Kamis, 22 Januari 2026.

Baca Juga: Prabowo: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Akan Mengejutkan Dunia

Prabowo juga memaparkan capaian pemerintahannya yang baru memasuki tahun pertama, di mana aparat berhasil menyita sekitar 4 juta hektare lahan perkebunan dan pertambangan ilegal. Selain itu, pemerintah mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti menguasai 1,01 juta hektare lahan secara melanggar hukum dengan membuka usaha di kawasan hutan lindung.

“Jika digabungkan dengan 4 juta hektare lahan ilegal yang telah disita sebelumnya, pada hakikatnya kami telah menjalankan penegakan hukum di bidang kehutanan yang paling berani dan paling tegas dalam sejarah Indonesia,” katanya.

Tak hanya sektor pertambangan dan kehutanan, Presiden Prabowo juga menyinggung keberhasilan aparat penegak hukum dalam membongkar kasus penyelewengan besar di sektor bahan bakar minyak (BBM) dan minyak mentah. Ia menilai praktik tersebut sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap supremasi hukum.

Prabowo Subianto di WEF Davos Swis (Istimewa)

“Mungkin para pengusaha rakus yang menyebut diri mereka wirausahawan ini merasa tidak perlu mengakui kedaulatan pemerintah Indonesia. Atau mungkin mereka merasa dapat menyuap seluruh pejabat pemerintahan,” kata Presiden Prabowo.

“Baiklah, saya menantang mereka untuk mencoba suap di pemerintahan saya. Mereka akan mendapatkan kejutan besar,” imbuhnya.

Baca Juga: Oleh-oleh dari Inggris, Prabowo Bawa Pulang Investasi Rp90 Triliun dan 600 Ribu Lapangan Kerja

Presiden menambahkan, jumlah perusahaan yang diduga terlibat pelanggaran hukum bahkan mencapai 666 korporasi. Meski demikian, ia menegaskan komitmennya untuk terus melangkah maju tanpa kompromi dalam menegakkan hukum.

“Satu-satunya jalan adalah memiliki keberanian untuk menegakkan hukum. Tidak boleh ada kompromi. Tidak boleh ada langkah mundur,” tegasnya.