Trump Unggahan Foto Greenland Jadi Wilayah AS

Ntvnews.id, Washington D.C - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali menuai polemik setelah mengunggah sejumlah gambar hasil suntingan di akun Truth Social miliknya yang menggambarkan seolah-olah Greenland telah menjadi bagian dari wilayah Amerika Serikat.

Salah satu gambar memperlihatkan Trump menancapkan bendera AS di samping papan bertuliskan “Greenland, U.S. Territory, Est. 2026”. Sementara itu, gambar lainnya menampilkan peta Greenland dan Kanada yang dilapisi motif bintang-garis khas bendera Amerika Serikat.

Unggahan tersebut muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara Washington dan negara-negara sekutunya, menyusul pernyataan Trump yang kembali melontarkan ancaman untuk mengambil alih Greenland, wilayah otonom milik Denmark.

Baca Juga: China Dapat Undangan Trump untuk Gabung Dewan Perdamaian Gaza

Aksi ini langsung memicu kecaman luas, terlebih karena sebelumnya Trump juga mengumumkan rencana pemberlakuan tarif impor sebesar 10 persen mulai Februari terhadap delapan negara Eropa yang secara terbuka mendukung Denmark dan Greenland.

Dalam waktu yang hampir bersamaan, Trump turut mengungkap isi pesan pribadinya kepada Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Støre. Dalam pesan tersebut, ia mengaitkan konflik Greenland dengan kekecewaannya karena tidak pernah menerima Hadiah Nobel Perdamaian.

“Mengingat negara Anda memutuskan tidak memberi saya Nobel Perdamaian… saya tidak lagi merasa berkewajiban untuk berpikir murni soal perdamaian,” tulis Trump, seperti dikutip Associated Press.

Trump bahkan menegaskan, “Dunia tidak akan aman kecuali kita memiliki kendali penuh atas Greenland.”

Trump Unggahan Editan Greenland Jadi Wilayah AS (Istimewa)

Situasi ini turut memicu gelombang protes di Greenland. Ribuan warga turun ke jalan di Nuuk untuk menolak tekanan politik dan wacana pengambilalihan Greenland oleh Amerika Serikat.

Sejumlah sekutu AS pun dengan tegas menyatakan bahwa Greenland tidak untuk diperjualbelikan. Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, menyampaikan bahwa bloknya tidak berniat memperkeruh situasi, namun tetap akan berpegang pada prinsip yang ada.

“Kami tidak tertarik mencari pertengkaran, tapi kami akan tetap bertahan pada posisi kami,” tulisnya di media sosial.

Nada kehati-hatian juga disampaikan Denmark. Ketika ditanya mengenai kemungkinan penggunaan kekuatan militer oleh AS, Menteri Luar Negeri Denmark Lars Lokke Rasmussen menyatakan, “Anda tidak bisa mengesampingkan apa pun sampai presiden sendiri memutuskan untuk mengesampingkannya.”

Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menambahkan bahwa persoalan tersebut seharusnya dapat diselesaikan melalui jalur diplomasi. “Saya pikir ini bisa dan harus diselesaikan lewat diskusi yang tenang,” demikian Reuters melaporkan.

Baca Juga: Prancis Ogah Gabung Dewan Perdamaian Gaza Bentukan Trump

Trump kemudian mengklaim telah berbicara dengan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte dan sepakat untuk menggelar pertemuan para pihak di Davos, Swiss, bertepatan dengan berlangsungnya World Economic Forum (WEF). Ia juga membagikan pesan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron yang mengusulkan pertemuan negara-negara G7 di Paris setelah agenda Davos.

Namun, unggahan gambar editan terkait Greenland justru kembali memantik kemarahan publik dan para pemimpin Eropa. Di Greenland, demonstrasi kembali terjadi, termasuk di depan konsulat AS di Nuuk.

Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen menegaskan bahwa sikap negaranya tidak akan berubah. “Kami tidak akan ditekan,” tulisnya.

Menteri Greenland yang membidangi urusan bisnis, mineral, energi, dan keadilan sosial, Naaja Nathanielsen, menilai banyak negara khawatir isu ini akan meluas. “Jika Greenland dilepas, apa berikutnya?” katanya.

Meski sempat mengaitkan konflik ini dengan Nobel Perdamaian, Trump belakangan menyatakan dirinya tidak lagi memedulikan penghargaan tersebut.

“Saya benar-benar tidak peduli soal itu… yang saya pedulikan adalah menyelamatkan nyawa,” ujarnya.

Sementara itu, Uni Eropa menyatakan siap menghadapi tekanan lebih lanjut dan berencana menggelar pertemuan darurat untuk merumuskan langkah balasan terhadap ancaman Trump.