Pererat Hubungan, Jepang dan Korsel Waspadai Arah Kebijakan AS

Ntvnews.id, Tokyo - Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung mendapat sambutan akrab dari Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi dalam kunjungannya ke Jepang pekan ini. Keduanya tampak saling bertukar cendera mata, bergandengan tangan, hingga memainkan drum bersama saat berada di Nara, daerah asal Takaichi.

Dilansir daari DW, Sabtu, 17 Januari 2026, Agenda pertemuan yang berlangsung singkat selama dua hari itu diakhiri dengan komitmen kedua pemimpin untuk mendorong kemajuan berbagai isu kerja sama bilateral.

Keakraban tersebut dinilai menonjol karena Lee Jae Myung dan Sanae Takaichi berasal dari latar belakang politik yang bertolak belakang. Takaichi dikenal sebagai figur konservatif garis keras, sementara Lee Jae Myung merupakan tokoh progresif. Partai pendukung keduanya di masing-masing negara kerap saling melontarkan kritik tajam dalam dinamika politik domestik.

Pengamat menilai Tokyo dan Seoul merasa perlu menunjukkan kekompakan. Bukan hanya untuk merespons meningkatnya pengaruh Cina di Asia Timur Laut dan dinamika rezim Korea Utara, tetapi juga dilandasi kekhawatiran bersama terhadap arah kebijakan sekutu utama mereka, Amerika Serikat (AS).

Kekhawatiran itu menguat setelah Washington melancarkan serangan ke Venezuela pada awal Januari 2026. Operasi militer singkat tersebut berujung pada penangkapan Presiden Nicolas Maduro dan dipandang sebagai penanda pergeseran geopolitik besar, sekaligus meningkatnya fokus AS ke belahan bumi Barat. Dalam menyinggung operasi itu, Presiden AS Donald Trump mengutip Doktrin Monroe yang telah berusia dua abad tentang supremasi Washington di kawasan tersebut, dan menyebut kebangkitannya sebagai "Doktrin Donroe".

Komitmen Washington Dipertanyakan

Arsip - Gedung Putihdi Washington, D.C., Amerika Serikat. (ANTARA/Xinhua/Hu Yousong/aa) (Antara)

Seoul dan Tokyo khawatir perhatian Trump terhadap stabilitas dan keamanan Asia Timur Laut semakin berkurang. Kondisi ini dinilai membuka peluang bagi pihak lain untuk menguji komitmen AS di kawasan tersebut.

"Baik Jepang maupun Korea punya alasan untuk merasa gelisah terhadap agenda 'Donroe Doctrine', karena hal itu menandakan risiko Amerika Serikat yang lebih condong ke isolasionisme dan siap membiarkan sekutunya menghadapi masalah sendiri," ujar Erwin Tan, profesor politik internasional di Hankuk University of Foreign Studies, Seoul.

"Saya menilai Korea (Selatan) melihat kekhawatiran ini lebih banyak dibanding Jepang maupun sekutu AS di Eropa," katanya kepada DW.

Ia menambahkan, "Jepang diuntungkan oleh statusnya sebagai negara kepulauan, sehingga tidak menghadapi ancaman perang darat yang serius." Menurutnya, kemampuan udara dan laut Jepang relatif mampu meredam kekhawatiran terhadap invasi darat.

Sementara itu, Eropa disebut diuntungkan oleh kepemilikan senjata nuklir Inggris dan Prancis serta potensi kekuatan kolektif aliansi yang lebih besar, meski respons sebagian negara Eropa terhadap invasi Rusia ke Ukraina dinilai belum tegas.

Peran Strategis Jepang dan Korsel

Ilustrasi Korea Selatan. /ANTARA/Anadolu/py (Antara)

Dinamika keamanan Asia Timur terus berkembang selama beberapa dekade dan semakin memanas dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini seiring meningkatnya agresivitas militer Cina, mulai dari perebutan atol di Laut Cina Selatan hingga langkah-langkah tegas terhadap Taiwan. Di sisi lain, Korea Utara juga memperkuat aliansi dengan Rusia, yang memberi Pyongyang ruang gerak lebih besar dalam menghadapi Seoul.

Situasi tersebut membuat Korea Selatan dan Jepang, sebagai sekutu AS, mulai mempertimbangkan bahwa hubungan mereka dengan Washington tidak lagi sekuat sebelumnya.

Pada Agustus 2023, Presiden AS saat itu Joe Biden menjadi tuan rumah KTT trilateral AS–Jepang–Korea Selatan di Camp David, yang menghasilkan penguatan aliansi keamanan tiga pihak melalui pendalaman kerja sama militer, ekonomi, dan teknologi.

"Muncul anggapan dari pihak Seoul, demi menjaga kerja sama trilateral tersebut tetap berjalan, diperlukan hubungan yang baik dengan Tokyo dan kini kedua pihak telah sampai pada kesimpulan bahwa Korea dan Jepang yang harus mendorong aliansi itu, ketimbang dipimpin oleh AS," ujar peneliti senior Atlantic Council, Ryo Hinata-Yamaguchi.

Penerus Biden, Donald Trump, disebut memberi sinyal kesiapan untuk membalikkan arah hubungan dengan sekutu lama AS, sebagaimana tercermin dalam dinamika terkait Greenland.

Korea Selatan dan Jepang kini "mengamati hal yang terjadi di tempat lain dan berharap bahwa sepanjang sisa masa jabatan Trump, tidak ada kendala di kawasan ini," kata Hinata-Yamaguchi. Namun, ia menegaskan bahwa harapan semata bukanlah strategi yang memadai, sehingga kedua negara perlu menyiapkan langkah yang lebih konkret.

Perluasan Strategi Pertahanan

Saat berada di Nara, Lee Jae Myung dan Sanae Takaichi menegaskan komitmen untuk memperkuat kerja sama keamanan, mendorong denuklirisasi Semenanjung Korea, mempererat kolaborasi multilateral, serta memperdalam hubungan ekonomi dan ketahanan rantai pasok.

Di sisi lain, kedua negara juga berupaya menjaga komitmen AS terhadap tatanan keamanan yang telah ada. Pada Senin, 12 Januari 2026, Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi bertemu dengan Kepala Komando Indo-Pasifik AS di Hawaii guna menekankan pentingnya kerja sama dalam menjaga stabilitas kawasan.

Meski demikian, Korea Selatan dan Jepang mulai memperluas strategi pertahanan mereka. Korea Selatan menggelar pembicaraan dengan Belanda terkait pengembangan senjata, pertukaran pejabat tinggi, serta kerja sama antariksa dan keamanan siber. Jepang pun melanjutkan proyek pengembangan jet tempur canggih bersama Inggris dan Italia, serta untuk pertama kalinya melibatkan pasukan lintas udara Inggris dalam latihan gabungan dengan Jepang dan AS.

Wacana Opsi Nuklir

Senjata Nuklir <b>(aspistrategist)</b> Senjata Nuklir (aspistrategist)

Erwin Tan mengingatkan bahwa pada 1969, Presiden AS Richard Nixon memperkenalkan Doktrin Nixon yang mengatur pengurangan kehadiran militer AS di Indo-Pasifik. Kebijakan tersebut kala itu memicu kekhawatiran serius di Korea Selatan, hingga Presiden Park Chung-hee menyatakan niat mengembangkan kemampuan nuklir secara mandiri.

Meski krisis itu berakhir tanpa kepemilikan nuklir Korsel, perdebatan serupa kembali mengemuka dalam beberapa tahun terakhir.

"Pada 2020, di tengah kekhawatiran kembali terpilihnya Trump, muncul perdebatan publik di Korea Selatan dan Jepang mengenai kemungkinan untuk mengembangkan persenjataan nuklir secara mandiri," ungkap Erwin Tan.

"Saya tidak ragu bahwa para pembuat kebijakan di kedua negara telah melakukan diskusi senyap mengenai hal ini," tambahnya.

Namun, ia juga mengingatkan risiko eskalasi dan kerusakan reputasi akibat pelanggaran perjanjian nuklir.

"Dalam keadaan seperti itu, saya percaya Korea (Selatan) dan Jepang akan berupaya menunda pengembangan persenjataan nuklir mandiri mereka sejauh mungkin, sambil berharap AS akan kembali pada kebijakan luar negeri yang masuk akal mulai 2029 hingga tahun-tahun berikutnya, kecuali atau setidaknya sampai gaya unilateralisme dan neo-isolasionisme ala Trump benar-benar menunjukkan risiko nyata bahwa aliansi dengan AS telah rusak sampai pada titik yang tak dapat diperbaiki," pungkasnya.