Prancis Kaji RUU Larang Media Sosial untuk Anak di Bawah 15 Tahun dan Batasi Ponsel di SMA

Ntvnews.id, Paris - Pemerintah Prancis berencana mengkaji rancangan undang-undang yang mengatur pelarangan akses media sosial bagi anak-anak di bawah usia 15 tahun serta pembatasan penggunaan ponsel di sekolah menengah atas. Informasi tersebut dilaporkan penyiar publik Franceinfo pada Rabu, 31 Desember 2025.

Dewan Negara Prancis dijadwalkan mulai menelaah rancangan undang-undang tersebut pada 8 Januari mendatang. Apabila disetujui, regulasi ini akan melarang anak di bawah usia 15 tahun menggunakan media sosial dan menerapkan larangan penggunaan ponsel di tingkat sekolah menengah atas mulai tahun ajaran baru pada September 2026.

Sumber pemerintah menyebutkan, rancangan aturan ini disusun dengan menyesuaikan ketentuan hukum Uni Eropa, berbeda dengan upaya sebelumnya yang dinilai belum sejalan dengan regulasi di kawasan tersebut.

Baca Juga: Prancis Ragukan Klaim Rusia soal Serangan Drone ke Kediaman Vladimir Putin

Dilansir  dari Anadolu, Jumat, 2 Januari 2026, Presiden Prancis Emmanuel Macron pada November lalu telah menyatakan keinginannya memperluas larangan penggunaan ponsel hingga ke sekolah menengah atas mulai tahun ajaran 2026–2027. Ia juga mendorong diberlakukannya larangan penggunaan media sosial bagi anak-anak berusia di bawah 15 atau 16 tahun.

Ilustrasi ponsel (Freepik) (Freepik )

Sebelumnya, kebijakan pelarangan ponsel telah diterapkan sejak 2018 untuk jenjang pendidikan mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah pertama. Namun, implementasinya di lapangan masih kerap menghadapi berbagai kendala.

Baca Juga: Media Prancis Sebut Calvin Verdonk Cedera dan Butuh Waktu Penyembuhan Lama

Sejumlah penelitian akademik menunjukkan adanya risiko terhadap kesehatan mental yang berkaitan dengan penggunaan media sosial oleh anak-anak dan remaja, serta dampak negatif gangguan konsentrasi akibat penggunaan ponsel di kalangan pelajar.

Pemerintah Prancis menilai temuan-temuan tersebut menjadi salah satu landasan utama dalam merumuskan kebijakan pembatasan digital yang lebih ketat.