Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Abdul Muhari (kanan) dalam konferensi pers Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana Jelang Akhir Tahun di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin, 29 Desember 2025. ANTARA/Lintang Budiyanti Prameswari. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta pemerintah daerah segera melakukan pengecekan menyeluruh terhadap kesiapan mitigasi bencana menjelang perayaan Tahun Baru 2026, mulai dari ketersediaan alat, perangkat, personel, hingga anggaran.
Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Abdul Muhari menegaskan pentingnya langkah tersebut agar pemerintah pusat dapat segera memberikan dukungan jika ditemukan kekurangan di daerah.
“Kepada seluruh provinsi, kabupaten, kota dan para pimpinan daerah agar segera melakukan pengecekan alat, perangkat, personil, dan anggaran. Kalau misal ada kekurangan atau kebutuhan intervensi pemerintah pusat untuk segera menetapkan status siaga darurat, maka segera lakukan supaya pemerintah pusat bisa langsung mendukung secara penuh,” kata Abdul Muhari saat ditemui di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin, 29 Desember 2025.
Ia menjelaskan, sebagai langkah antisipasi di wilayah hulu, BNPB bekerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melakukan modifikasi cuaca di sejumlah titik yang dinilai berpotensi memicu bencana hidrometeorologi.
Baca Juga: BNPB Pastikan Logistik Tak Mengendap Lebih dari 2x24 Jam di Seluruh Posko Bencana
“Untuk antisipasi hulunya, kita juga melakukan modifikasi cuaca di beberapa titik yang menurut BMKG perlu diintervensi dengan modifikasi cuaca. Jadi, aspek pemicunya kita kurangi, kesiapan pemerintah daerahnya kita lengkapi,” ujar dia.
Abdul Muhari mengingatkan bahwa kondisi cuaca di Indonesia sangat dinamis, terutama menjelang pergantian tahun ketika mobilitas masyarakat meningkat, termasuk ke kawasan wisata yang rawan bencana. Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta terus memantau dan mengikuti pembaruan prakiraan cuaca dari BMKG.
“Jadi, setiap hari, kita selalu koordinasi dengan Pusat Pengendalian dan Operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) karena perubahan cuacanya kan sangat dinamis ya, hari ini mungkin seperti itu, besoknya kita update lagi sehingga koordinasi kita perkuat,” tuturnya.
Baca Juga: BNPB Mulai Salurkan Dana Tunggu Hunian 600 Ribu Per Bulan untuk 16.264 KK Terdampak Bencana Sumatera
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah mitigasi untuk mengantisipasi potensi bencana susulan akibat cuaca ekstrem di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Prasetyo mengatakan koordinasi telah dilakukan dengan Kementerian Kehutanan untuk mempercepat pembersihan material kayu di aliran sungai guna mencegah terjadinya sumbatan.
“Kami meminta kepada Kemenhut untuk mempercepat proses pembersihan di aliran-aliran sungai supaya nanti tidak ada sumbatan dari kayu-kayu yang kemarin seperti bencana yang pertama,” kata Prasetyo.
Ia juga menambahkan, pemerintah meminta agar segera dilakukan pemetaan wilayah-wilayah dengan tingkat kecuraman lereng yang ekstrem, khususnya daerah dengan kondisi tanah lumpur atau lembek. Pemetaan tersebut dinilai penting karena karakteristik tanah di setiap daerah berbeda dan memerlukan penanganan mitigasi yang spesifik.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
