Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (kanan). ANTARA/HO-Kemendagri (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) segera menyiapkan data warga terdampak bencana secara akurat sekaligus memastikan ketersediaan lokasi pembangunan hunian tetap (huntap) yang berstatus clear and clean.
“Jadi makin cepat menyiapkan lahan yang clear and clean, maka otomatis akan bergerak kita cepat juga. Karena enggak mungkin akan dibangun tanpa clear and clean,” ujar Tito dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 26 Desember 2025.
Pernyataan tersebut disampaikan Mendagri saat mengikuti Rapat Pembahasan Huntap Pascabencana di Wilayah Sumatra yang digelar secara virtual dari Wisma Mandiri, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Jakarta.
Ia menjelaskan, yang dimaksud dengan lahan clear and clean adalah tanah yang memiliki status hukum jelas dan aman, layak secara teknis untuk pembangunan, tidak menimbulkan dampak lingkungan, serta berdekatan dengan fasilitas sosial masyarakat seperti pasar, jalur logistik, sekolah, dan tempat ibadah.
Mendagri mengungkapkan bahwa pemerintah bersama sejumlah pihak, termasuk Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, saat ini tengah bergotong royong membangun sebanyak 2.600 unit huntap bagi korban bencana di tiga provinsi, yakni Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar), dan Aceh.
Hunian tetap tersebut diperuntukkan bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat atau hilang akibat bencana.
Menurut Tito, percepatan pembangunan huntap sangat ditentukan oleh kesiapan daerah, khususnya dalam penyediaan data korban bencana serta kesiapan lahan yang clear and clean.
Berdasarkan data terbaru, proses groundbreaking pembangunan huntap telah dilaksanakan di sejumlah wilayah di Provinsi Sumut. Ia menambahkan, langkah serupa akan segera dilakukan di Aceh dan Sumbar seiring dengan kesiapan lahan dan kelengkapan data di masing-masing daerah.
“Nah, kemudian kita memang harus bergerak cepat juga untuk ke Aceh (dan Sumbar),” katanya.
Tito juga mendorong pemerintah daerah untuk memprioritaskan penyediaan lahan pembangunan. Terlebih, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar penanganan pascabencana dapat memanfaatkan lahan milik pemerintah, baik pusat, daerah, maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Selain melalui skema gotong royong, pemerintah juga telah menyiapkan pembangunan huntap melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan jumlah unit yang jauh lebih besar.
Dengan langkah tersebut, Mendagri memastikan seluruh masyarakat terdampak bencana akan tetap tertangani. Bahkan, pemerintah juga menyiapkan bantuan bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan ringan dan sedang.
“(Kepada tiga gubernur) tolong segera untuk mengkoordinasikan dengan kepala daerah yang terdampak, bupati, wali kota, [untuk kerusakan] yang ringan dan sedang ini secepat mungkin untuk didata by name by address, dan diserahkan kepada BNPB. Supaya BNPB segera untuk verifikasi, setelah itu langsung diberikan [bantuan],” tuturnya.
Rapat tersebut turut dihadiri secara hybrid oleh Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, serta Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Agustina Arumsari.
Selain itu, hadir pula Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy, serta sejumlah pihak terkait lainnya.
(Sumber : Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
