BNPB: Kerugian Bencana di Sumatera Capai Rp51,82 Triliun

Ntvnews.id, Banda Aceh - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengungkapkan bahwa estimasi kebutuhan biaya untuk memperbaiki kerusakan akibat banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat mencapai Rp51,82 triliun.

Menurut Suharyanto, angka tersebut masih dapat berubah karena pendataan korban dan kerusakan belum sepenuhnya selesai. Proses verifikasi di lapangan juga terus berlangsung setiap hari.

“Tentu saja, data ini belum akurat, Bapak Presiden, masih terus kami lengkapi. Kami berkoordinasi dengan Kementerian PU. Tadi dari Bapak Menteri PU khusus untuk Aceh saja, pemulihan sampai dengan saat ini (hingga) kondisi seperti semula membutuhkan anggaran Rp25,41 triliun,” kata Letjen Suharyanto saat menyampaikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat koordinasi penanganan bencana Sumatera di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, Minggu 7 Desember 2025 malam.

Ia menambahkan bahwa kebutuhan anggaran untuk pemulihan wilayah terdampak di Sumatra Utara diperkirakan mencapai Rp12,88 triliun, sementara Sumatra Barat membutuhkan sekitar Rp13,52 triliun.

Baca Juga: BNPB Tegaskan Instruksi Presiden: Aceh Tamiang Harus Dibantu Semaksimal Mungkin

“Kami laporkan ini secara nasional Bapak Presiden, dari Kementerian PU dengan penjumlahan dari tiga provinsi, estimasi yang diperlukan, dana, sekian Bapak,” ucap Kepala BNPB tersebut.

Suharyanto menjelaskan bahwa dana pemulihan tersebut akan dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan kepada warga terdampak, termasuk para pengungsi; mempercepat penyaluran santunan bagi keluarga korban meninggal dan hilang; serta memastikan ketersediaan logistik mulai dari tingkat desa atau gampong hingga ke jenjang pemerintahan di atasnya.

“Kemudian, untuk daerah-daerah yang relatif sudah pulih, seperti di Sumatra Barat, sebagian Sumatra Utara, kami akan masuk tahap rehabilitasi, rekonstruksi. Jadi, tidak sama-sama ini, Bapak. Daerah-daerah yang sudah lebih baik dia bisa duluan (rehabilitasi),” kata Suharyanto di hadapan Presiden Prabowo.

Pada tahap rehabilitasi, lanjutnya, pemerintah juga merencanakan pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi para pengungsi. Huntara nantinya akan dibangun oleh satuan tugas gabungan TNI dan Polri.

“Kemudian huntap, hunian tetap, (dibangun) setelah hunian sementara jadi. Kemudian, dibangun hunian tetap. Kami mohon yang relokasi, yang harus pindah itu. Kami mohon dari Kementerian Perumahan yang membangun, Bapak (Presiden),” tambah Suharyanto.

(Sumber : Antara)