Jokowi Bantah Pernah Meresmikan Bandara IMIP di Morowali

Ntvnews.id, Jakarta - Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali menjadi sorotan setelah namanya diseret dalam polemik keberadaan bandara milik PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Morowali, Sulawesi Tengah. Sejumlah narasi di media sosial menyebut Jokowi pernah meresmikan bandara tersebut. Namun, Jokowi memastikan kabar itu tidak benar.

Isu ini berawal dari unggahan warganet yang menghubungkan aktivitas Bandara IMIP dengan kunjungan kerja Jokowi di Morowali pada 2018. Namun, menurut Jokowi, saat itu ia hanya meresmikan Bandara Maleo, bandara komersial yang dibangun pemerintah, bukan fasilitas penerbangan milik IMIP.

"Nggak, nggak pernah saya nggak pernah meresmikan bandara, Bandara IMIP di Morowali, tidak pernah saya,” ujar Jokowi dalam pernyataan resminya, dilansir pada Sabtu, 29 November 2025. 

Ia menambahkan bahwa kunjungan resmi yang pernah ia lakukan terkait bandara di Morowali hanyalah untuk Bandara Maleo. 

"Seingat saya yang saya resmikan adalah Bandara Maleo di Morowali. Itu yang membangun pemerintah. (Tahun berapa, Pak?) Eh, sudah lupa,” ujarnya. 

Baca Juga: TNI AU Pastikan Tidak Ada Aktivitas Pesawat Asing di Bandara IMIP

Jokowi tampak tenang menanggapi berbagai tudingan yang mengaitkan dirinya dengan bandara perusahaan tersebut. Mantan Wali Kota Solo itu menyebut sudah biasa jika isu-isu negatif ujungnya diarahkan pada dirinya.

"Ya semuanya kan hal yang nggak baik kan ditariknya ke saya," ujarnya.

Kontroversi tentang Bandara IMIP mencuat setelah Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) mengungkap bahwa fasilitas tersebut beroperasi tanpa kehadiran aparat negara. Dalam kunjungan bersama Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Satgas PKH menyebut bandara itu tidak memiliki pengawasan keamanan, bea cukai, maupun imigrasi.

"Ternyata di Indonesia ada bandara yang tanpa ada otoritas negara. Bandara itu ada di kawasan industri Morowali atau PT IMIP. Tanpa adanya pihak keamanan, tanpa adanya pihak bea cukai, dan tanpa adanya pihak imigrasi,” tegas Satgas PKH.

Situasi tersebut juga disebut membuat Menhan merasa janggal karena aktivitas penerbangan di sana berlangsung tanpa otoritas resmi.

Baca Juga: Purbaya Akui Bandara IMIP Morowali Beroperasi Tanpa Bea Cukai

Sorotan terhadap bandara ini kemudian berkembang menjadi kritik terhadap pengawasan industri smelter yang berada di bawah IMIP. Peneliti Indonesia Strategic and Defense Studies (ISDS), Edna Caroline, turut menilai keberadaan bandara tanpa aparatur negara perlu segera dibenahi.

"Kita lihat tindakannya seperti apa. Harapannya harus ada orang Bea Cukai yang ditaruh di situ, harus ada orang Imigrasi juga. Minimal itu," ujarnya.

Edna menyebut bandara tersebut telah beroperasi sejak lama tanpa pengawasan resmi. Menurutnya, hal tersebut terjadi karena ada kelonggaran administratif dan lemahnya pengawasan regulasi.

"Itu terjadi sejak 2019. IMIP-nya sendiri ada sejak 2010, tapi memang kemudian dikembangkan zaman Jokowi," kata Edna.