Rano Karno Respons Kritik Soleh Solihun Soal Mutasi Pegawai DKI

Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno buka suara terkait kritik komika Soleh Solihun yang menyoroti proses mutasi pegawai di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Soleh sebelumnya menilai perpindahan pegawai dilakukan secara mendadak tanpa pemberitahuan yang memadai.

Namun, Rano menegaskan bahwa anggapan tersebut tidak tepat. Ia menyebut proses mutasi justru melalui mekanisme panjang dan tidak mungkin dilakukan secara tiba-tiba.

“Enggak mungkin mendadak. Prosesnya panjang,” kata Rano saat ditemui di Jakarta Barat, Selasa, 25 November 2025.

Ia juga menambahkan bahwa sejak dirinya dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjabat, baru kali ini Pemprov DKI melakukan rotasi pegawai skala besar. Karena itu, ia memastikan pelantikan pada November 2025 bukan keputusan instan.

Sebelumnya, Soleh Solihun melalui akun X miliknya pada Kamis, 20 November 2025, menyampaikan kritik bahwa sejumlah pegawai baru mengetahui perpindahan tugas mereka pada hari pelantikan. Menurutnya, hal ini menyulitkan pegawai untuk menyiapkan diri.

Baca Juga: Pramono ke Jerman, Rano Karno: Sekarang Lagi AsiaBerlin Summit

Soleh Solihun (Instagram)

Baca Juga: Janji Rano Karno Perbaiki Tanggul Mutiara yang Rembes

Dalam unggahannya, Soleh meminta agar Pemprov DKI memberi pemberitahuan lebih awal serta menyediakan waktu transisi agar pegawai bisa beradaptasi dengan baik.

Ia bahkan menyarankan masa transisi minimal satu bulan, wawancara di instansi baru, dan pertimbangan kompetensi dan rekam jejak pegawai sebelum dipindahkan Menurutnya, mutasi mendadak membuat pegawai kurang siap meskipun tetap bekerja di bawah naungan Pemprov DKI.

Pada November 2025, Gubernur Pramono Anung dan Rano Karno melantik 2.700 pejabat eselon III dan IV dalam dua gelombang, yaitu 5 dan 19 November. Pramono mengungkapkan bahwa selama hampir tiga tahun terakhir, Pemprov DKI tidak melakukan rotasi atau mutasi jabatan sama sekali.

Pramono menegaskan bahwa pengaturan perpindahan pejabat dalam jumlah besar bukan hal sederhana. Dibutuhkan kesiapan sistem dan koordinasi matang agar semua posisi yang kosong dapat terisi sesuai kebutuhan.

Pelantikan besar-besaran ini mengisi berbagai posisi penting, mulai dari pejabat administrator, pejabat pengawas, Ketua subkelompok, pejabat fungsional, hingga Kepala sekolah.

Langkah ini dilakukan untuk menutup kekosongan jabatan yang cukup lama terjadi di lingkungan Pemprov DKI.