Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al Muzzammil Yusuf menyampaikan arah kebijakan partainya dalam Konferensi Pers Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PKS (NTVnews.id)
Ntvnews.id, Jakarta - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al Muzzammil Yusuf memberikan tanggapan soal penetapan sepuluh tokoh nasional, termasuk Presiden Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto dalam momentum Hari Pahlawan 10 November 2025.
Dalam konferensi pers usai pembukaan Rakernas PKS di Menara Peninsula Hotel, Jakarta, Senin, 10 November 2025, Al Muzzammil menegaskan bahwa PKS menghormati keputusan pemerintah dalam memberikan gelar tersebut kepada tokoh-tokoh yang dianggap berjasa bagi bangsa dan negara.
"Kami tentu menghormati program pemerintah untuk menilai kepada seluruh tokoh di Indonesia, baik pria maupun wanita, dari seluruh suku kita, dari seluruh provinsi, kabupaten/kota kita. Dan pemerintah telah memilih yang terbaik, tentu dengan seleksi yang panjang. Kita hormati mereka,” kata Al Muzzammil.
Baca Juga: Pemerintah Siapkan Dana Pensiun untuk Atlet Pahlawan Olahraga
Ia mengingatkan bahwa setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangannya. Menurutnya, pemberian gelar pahlawan merupakan bentuk penghargaan atas kontribusi besar yang telah diberikan seseorang terhadap bangsa, tanpa mengabaikan sisi manusiawinya.
"Dan tentu sebagai manusia, tidak ada manusia yang sempurna. Pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Tetapi pemberian julukan sebagai pahlawan kepada mereka tentulah karena kontribusinya yang luar biasa kepada bangsa dan negara,” jelasnya.
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al Muzzammil Yusuf menyampaikan arah kebijakan partainya dalam Konferensi Pers Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PKS (NTVnews.id)
Terkait penetapan Soeharto sebagai pahlawan nasional, Al Muzzammil menyampaikan pandangan yang seimbang. Ia mengakui adanya kritik publik terhadap masa lalu Soeharto, tetapi juga menekankan pentingnya menilai sejarah secara utuh.
"Tidak ada manusia yang sempurna. Pasti setiap manusia punya sisi gelap, punya sisi terang. Dan pemerintah ketika mengkaji itu tentu telah mempertimbangkan. Gus Dur, Pak Harto, Marsinah, Sarwo Edhie, Pak Kyai Kholil, tokoh Sumatera Barat pendiri, semua punya hal yang menurut tim panitia seleksi terhadap pahlawan itu, mereka yang punya kontribusi besar,” ujarnya.
Baca Juga: Tabur Bunga di Teluk Jakarta, Kemensos dan TNI AL Kenang Jasa Para Pahlawan
Ia mencontohkan, kiprah Soeharto dalam sejarah bangsa seperti keterlibatannya dalam peristiwa G30S/PKI dan pembangunan nasional tidak bisa diabaikan.
"Kita tahu juga peninggalan Pak Harto dalam pembangunan. Kita lihat dengan mata kepala kita. Dan peran Pak Harto dalam G30S/PKI. Itu sangat kritikal, sangat krusial. Kalau kita waktu itu kalah pada waktu G30S/PKI, hari ini kita sebagai negara apa? Jangan-jangan sila pertama Pancasila kita hilang,” ujar Muzzammil.
Selain menyoroti isu sejarah, Muzzammil juga menanggapi kasus kekerasan pelajar di SMA Negeri 72 Jakarta. Ia menegaskan perlunya dunia pendidikan menjauhkan diri dari praktik bullying serta memperkuat misi pendidikan nasional sebagaimana amanat konstitusi.
"Bagaimana dunia pendidikan harus menjauhkan diri dari praktik-praktik bullying. Yang kita bully itu enggak tahu kita, ternyata orang yang sedang susah di rumahnya, ada masalah dengan keluarganya. Jadi, kita berharap pendidikan kita, pasal 31 ayat 3 kita sudah jelas di Undang-Undang Dasar. Misi pendidikan kita itu iman takwa, akhlak mulia, dan mencerdaskan,” tegasnya.
Ia berharap, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, misi pendidikan yang berlandaskan iman, takwa, dan akhlak mulia dapat terus dihidupkan agar bangsa Indonesia memiliki generasi yang cerdas dan berkarakter kuat.
"Dengan program iman takwa, akhlak mulia, dan mencerdaskan, semoga hal-hal seperti ini bisa kita kurangi ke depan. Kita hadirkan anak-anak didik kita, generasi kita, orang-orang yang secara intelektual baik, secara moralitas baik. Dengan itulah kita maju bangsa kita ke depan,” tutupnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
