Dugaan Pelanggaran HAM Soeharto, Fadli Zon: Tidak Pernah Terbukti

Ntvnews.id, Jakarta - Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), Fadli Zon, menegaskan bahwa penetapan Presiden ke-2 RI, Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional bukan keputusan politis, melainkan hasil dari kajian sejarah dan kontribusi besar terhadap negara.

Menanggapi sejumlah pihak yang menganggap penetapan Soeharto menimbulkan kontroversi, Fadli menyatakan proses penilaian telah mempertimbangkan jasa dan kiprah beliau selama masa perjuangan dan pembangunan bangsa.

"Saya kira tidak ada yang hal-hal seperti itu teknis sekali ya. Maksudnya yang terkait dengan jasa-jasa Pak Harto, yang terkait dengan perjuangan Pak Harto dalam hal ini sudah dikaji antara lain itu Serangan Umum 1 Maret, beliau ikut pertempuran di Ambarawa, ikut pertempuran 5 hari di Semarang, menjadi komandan operasi Mandala perebutan Irian Barat ya,” kata Fadli yang juga Menteri Kebudayaan ini usai pemberian gelar Pahlawan Nasional di Istana Negara, Jakarta, Senin, 10 November 2025. 

Fadli Zon juga menyoroti peran penting Soeharto dalam stabilisasi ekonomi dan pembangunan nasional pasca-1966.

"Dan juga kiprah Presiden Soeharto dalam pembangunan 5 tahunan yang saya kira tadi juga sudah dibacakan, telah membantu di dalam pengentasan kemiskinan, memperbaiki ekonomi, apalagi ketika itu kita mengalami inflasi yang luar biasa sampai 600-an persen,” tegasnya.

Baca Juga: Profil Marsinah, Aktivis Buruh yang Diberikan Gelar Pahlawan Nasional

Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon (NTVnews.id)

Terkait dugaan korupsi dan pelanggaran HAM yang dikaitkan dengan Soeharto, Fadli menjawab lugas.

"Ya tadi seperti Anda bilang, kan namanya dugaan. Iya, dugaan itu kan tidak pernah terbukti juga,” ucapnya.

Baca Juga: Respons Pemerintah Soal Marsinah Jadi Pahlawan dan Kelanjutan Kasus Kematiannya

Fadli menambahkan, semua tuduhan yang muncul pada masa lalu telah memiliki jalur hukum dan dinyatakan tuntas.

"Kan tidak ada juga. Tidak, tidak ada juga. Maksudnya tidak ada itu kan cuman yang terkait dengan kasus-kasus itu kan pasti sudah ada proses hukumnya. Misalnya apa yang dituduhkan? Semua ada proses hukumnya, dan proses hukum itu sudah tuntas dan itu tidak terkait dengan Presiden Soeharto,” tegasnya lagi.

Beberapa kasus yang ditanyakan kepada Fadli Zon antara lain kerusuhan Mei 1998, dugaan korupsi, sampai dengan dugaan-dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). 

Lebih lanjut, Fadli mengingatkan bahwa kehadiran keluarga besar almarhum Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam upacara menunjukkan semangat rekonsiliasi nasional.

"Kalau saya lihat kehadiran dari Ibu Sinta Nuriyah, Ibu Sinta Nuriyah kan istri Presiden Gus Dur. Ada Ibu Yenny, ada cucu-cucunya. Itu menandakan, dan tadi juga beliau menyampaikan sangat senang dan sangat apresiatif. Jadi saya kira itu sudah cukup menjelaskan,” pungkasnya.