Belum Ada Obrolan Pramono dan DPRD Soal Rencana Kenaikan Tarif TransJakarta

Ntvnews.id, Jakarta - Rencana kenaikan tarif Transjakarta hingga kini belum dibicarakan secara resmi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, M. Taufik Zulkifli menegaskan bahwa Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung belum menyampaikan usulan apa pun terkait kenaikan tarif tersebut.

“Belum dibicarakan sama sekali (ke DPRD) karena belum ada usulan dari gubernur. Kami juga menunggu kajiannya seperti apa,” kata Taufik dalam acara Balkoters Talk di Balai DKI Jakarta, Selasa, 4 November 2025.

Menurut Taufik, Pemprov DKI masih menunggu waktu yang tepat sekaligus hasil kajian komprehensif sebelum mengambil keputusan terkait kenaikan tarif Transjakarta. Salah satu fokus utama kajian tersebut adalah kemampuan masyarakat untuk membayar biaya transportasi publik yang terjangkau.

Meski belum ada keputusan final, Pemprov DKI diketahui tengah mengkaji kemungkinan pengurangan subsidi Public Service Obligation (PSO) untuk moda transportasi umum seperti Transjakarta, MRT, dan LRT. Langkah ini diambil menyusul berkurangnya dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat sebesar Rp15 triliun.

Baca Juga: Smart Mobility, Smart Citizens: Transjakarta dan Mimpi Jakarta Jadi Kota Global

Bus Transjakarta (Ntvnews.id/ Adiansyah)

Sementara itu, Direktur Utama PT Transjakarta, Welfizon Yuza memaparkan bahwa beban subsidi per pelanggan pada 2024 turun menjadi sekitar Rp9.700, dari sebelumnya Rp18.000 pada 2022. Penurunan ini mencerminkan meningkatnya efisiensi operasional perusahaan seiring bertambahnya jumlah penumpang.

Baca Juga: Pramono: Tarif TransJakarta Berpotensi Jadi Rp5-7 Ribu

“Artinya, dari sisi korporasi, kita sudah makin lama makin efisien dengan biaya ataupun subsidi yang dialokasikan oleh Pemprov DKI,” ujarnya.

Welfizon juga mengingatkan bahwa tarif Transjakarta sebesar Rp3.500 sudah berlaku sejak 2005, saat Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta masih berada di kisaran Rp800.000. Kini, dengan biaya operasional dan kondisi ekonomi yang telah berubah, evaluasi tarif menjadi hal yang wajar.

Meski begitu, pihak Transjakarta masih berhati-hati dan terus mengkaji respon publik sebelum menerapkan kebijakan baru.

Sebelumnya, Pramono Anung mengakui adanya kemungkinan kenaikan tarif Transjakarta karena tingginya beban subsidi lebih dari Rp9.000 per tiket penumpang. Namun, ia memastikan kebijakan tersebut akan diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan transportasi publik.

Salah satu langkah nyata yang direncanakan adalah penambahan armada bus listrik, dari 200 unit menjadi 500 unit pada 2025, demi mendukung layanan yang lebih ramah lingkungan dan nyaman bagi warga Jakarta.