Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto (kiri) bersama Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X (kanan) usai menggelar pertemuan di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Selasa, 28 Oktober 2025. ANTARA/Luqman Hakim (Antara)
Ntvnews.id, Yogyakarta – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menemui Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Selasa, 28 Oktober 2025, untuk membahas persiapan pelaksanaan Hari Antikorupsi Sedunia (Harkodia) 2025 yang akan digelar pada 6–9 Desember mendatang.
“Hari ini saya dari KPK bersama beberapa staf bisa bertemu dengan Pak Gubernur DIY, ada pembahasan terkait rencana persiapan perayaan Harkodia 2025,” ujar Setyo usai bertemu Sultan HB X.
Menurut Setyo, penunjukan DIY sebagai tuan rumah Harkodia tahun ini didasari oleh penilaian positif terhadap tata kelola pemerintahan daerah serta identitas Yogyakarta sebagai kota budaya dan kota pendidikan.
“Alasan memilih Yogya karena kota budaya, kemudian kota pendidikan. Kami juga memberikan penilaian dari sisi tata kelola pemerintahannya bagus,” ucapnya.
Baca Juga: Stafsus Klarifikasi dan Bantah Rombongan AHY Salip Mobil Sultan HB X
Ia berharap penyelenggaraan Harkodia di Yogyakarta mampu menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk memperkuat sistem tata kelola pemerintahan yang transparan dan berintegritas.
“Harapannya nanti setelah itu bisa memberikan motivasi kepada pemerintah daerah yang lain untuk bisa meningkatkan kinerjanya, meningkatkan tata kelola pemerintahannya,” kata Setyo.
Lebih lanjut, Setyo menjelaskan bahwa pelaksanaan Harkodia di luar Jakarta merupakan bagian dari strategi KPK untuk memperluas jangkauan gerakan antikorupsi hingga ke daerah-daerah. Menurutnya, penyebaran semangat antikorupsi akan lebih efektif bila dihubungkan dengan nilai dan karakter lokal masyarakat setempat.
Kegiatan Harkodia 2025 dijadwalkan berlangsung selama empat hari dengan berbagai agenda yang memadukan unsur budaya, sosial, dan ekonomi masyarakat. Selain acara puncak pada 9 Desember, KPK juga menyiapkan kegiatan pendukung yang melibatkan banyak pihak.
“Melibatkan banyak pihak seperti keterlibatan UMKM, kelompok budaya, sosial, masyarakat, ada pawai dan lain-lain,” ujar Setyo.
Ia menambahkan, momentum tahunan ini juga akan dirangkaikan dengan peluncuran Survei Penilaian Integritas (SPI) yang biasanya dilakukan pada Februari. Penggabungan dua kegiatan itu diharapkan dapat meningkatkan efisiensi sekaligus memperluas dampak publiknya.
“Ini untuk efektif efisien dari sisi anggaran pastinya, dari sisi kehadiran dan lain-lain, disatukan dengan pelaksanaan Harkodia,” kata Setyo.
Dalam kesempatan tersebut, Setyo menyebut KPK juga berencana mengundang Presiden Prabowo Subianto, para kepala daerah, serta pimpinan lembaga negara dalam acara puncak Harkodia.
“Harapannya kami akan mengundang Bapak Presiden. Mudah-mudahan ada kesempatan, beliau bisa hadir,” ujarnya.
Setyo menuturkan bahwa ini bukan kali pertama Yogyakarta menjadi tuan rumah Harkodia, karena pada 2014 wilayah ini juga pernah dipercaya menyelenggarakan peringatan serupa.
Sementara itu, Sri Sultan Hamengku Buwono X menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk mendukung penuh pelaksanaan Harkodia 2025 di Yogyakarta.
Raja Keraton Yogyakarta itu berharap kegiatan ini dapat menjadi ruang partisipatif bagi masyarakat untuk merayakan nilai-nilai antikorupsi secara terbuka dan menyenangkan.
“Ya, untuk ikut memeriahkan aktivitas hari antikorupsi itu,” tutur Ngarsa Dalem.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
