Ilustrasi - Petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyiapkan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Slipi, Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (23/9/2025). (Foto: ANTARA/Risky Syukur/am)
Ntvnews.id, Bogor - Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan koordinasi lintas sektor untuk mengatur penyediaan bahan baku program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjelang Ramadhan, dengan tujuan menjaga kestabilan harga di pasaran.
“Saya koordinasi juga dengan Kementerian Pertanian agar kita bisa mengatur bahan apa yang kita anjurkan untuk dikonsumsi, bahan apa yang harus ditahan dulu menjelang Ramadhan, bahan apa yang harus kita alihkan dulu untuk digantikan dengan penggantinya agar harga tetap stabil,” kata Kepala BGN Dadan Hindayana di Sentul, Kabupaten Bogor, Senin, 2 Februari 2026.
Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Dadan juga memaparkan rencana perluasan sasaran penerima manfaat MBG. Program tersebut ke depan tidak hanya menyasar kelompok yang telah ada, tetapi juga akan diperluas kepada lansia dan penyandang disabilitas melalui kerja sama dengan Kementerian Sosial (Kemensos).
Saat ini, menurut Dadan, BGN masih menjalin komunikasi intensif dengan Kemensos untuk merumuskan mekanisme penyalurannya.
Baca Juga: Prabowo Tinjau Program Makan Bergizi Gratis di Sekolah Rakyat Terpadu Banjarbaru
“MBG ini sudah menyasar ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, seluruh anak sekolah sampai usia 18 tahun, seluruh anak putus sekolah sampai usia 18 tahun, serta disabilitas. Terkait mekanisme pemberian pada lansia menjadi tugas Kemensos, tetapi kita akan integrasikan bagaimana caranya agar dalam satu kesatuan ini bisa diberikan di dalam satu daerah,” tuturnya.
Dadan mengungkapkan, hingga Januari 2026, BGN telah merealisasikan anggaran sebesar Rp19,5 triliun. Besarnya anggaran tersebut, kata dia, menunjukkan bahwa MBG tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian karena dana APBN langsung mengalir ke masyarakat.
BGN mencatat 16.503 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi berhasil menyalurkan makan bergizi gratis (MBG) kepada 47 juta orang penerima manfaat per November 2025. (ANTARA FOTO/IDHAD ZAKARIA)./
“Sebagai contoh, ternyata wirausaha yang bergerak di bidang sabun ini banyak sekali sekarang karena kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) itu banyak, satu hari membutuhkan kurang lebih 25 liter sabun, jadi banyak wirausahawan baru yang bergerak untuk memproduksi sabun dan diuntungkan karena program ini,” paparnya.
Sebagai bagian dari perbaikan tata kelola, Dadan menegaskan bahwa SPPG yang terbukti menyebabkan kasus keracunan atau melanggar standar operasional prosedur (SOP) akan dikenai sanksi berupa kartu kuning.
“Saya melihat ada SPPG yang akan kita berikan lampu kuning ya atau kartu kuning karena menyalahi prosedur yang lebih berat. Kemudian, kita akan evaluasi dan mungkin akan dihentikan untuk sementara agak lama yang diberikan kartu kuning,” ucap Dadan.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
