Prabowo Alihkan Rp306 Triliun Anggaran Rawan Korupsi untuk Program Pro Rakyat

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 21 Okt 2025, 09:00
thumbnail-author
Muhammad Fikri
Penulis
thumbnail-author
Beno Junianto
Editor
Bagikan
Presiden Prabowo Subianto memberikan pengantar Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025). Presiden Prabowo Subianto memberikan pengantar Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025). (ANTARA)

Ntvnews.id, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah berhasil mengalihkan anggaran negara sebesar Rp306 triliun yang rawan penyimpangan ke berbagai program yang langsung menyentuh masyarakat. Hal itu disampaikan saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, 20 Oktober 2025. 

“Kita berhasil mengalihkan 306 triliun rupiah anggaran negara yang rawan korupsi kita alihkan untuk program-program pro rakyat. Rp300 triliun, ini yang kita pakai untuk langsung ke rakyat,” kata Presiden Prabowo.

Ia menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola anggaran dan memastikan APBN digunakan secara efisien demi kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kepentingan birokrasi. Dana hasil efisiensi itu kini dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Cek Kesehatan Gratis, bantuan langsung tunai, serta peningkatan infrastruktur dasar desa dan pertanian.

Baca Juga: Prabowo Tegaskan Digitalisasi Jadi Kunci Efisiensi Pemerintahan

Presiden menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen memberantas praktik korupsi di seluruh lini birokrasi dan tidak akan mentoleransi siapa pun yang mencoba menghalangi proses hukum. “Kita bertekad tidak ada kasus-kasus korupsi yang tidak bisa diselidiki. Tidak ada, no more untouchable, gak ada yang untouchable lagi. Saya terima kasih penegak hukum yang tegar meneruskan tugas yang mulia ini,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga memuji aparat penegak hukum yang dinilai berhasil menyelamatkan lebih dari Rp1.000 triliun potensi kerugian negara dari kasus korupsi, penyelundupan sumber daya alam, dan penyelewengan anggaran. Ia menekankan bahwa pemberantasan korupsi harus disertai dengan reformasi sistem keuangan publik agar tidak memberi ruang bagi kebocoran.

Kepala Negara menambahkan bahwa peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum menjadi bagian penting dari reformasi tersebut. “Gaji hakim tingkat yang paling rendah kita naikkan 280 persen. Ini sangat penting supaya dia tidak bisa disogok. Hakim-hakim kita tidak boleh dibeli oleh siapa pun,” tegasnya.

Baca Juga: Terpopuler: Ojol Tewas Ketabrak Kereta di Karawang, Prabowo Prioritaskan Beasiswa LPDP untuk Fakultas Kedokteran

(Sumber: Antara)

 
 
 
x|close