Ntvnews.id, Gaza - Perdana Menteri (PM) Palestina, Mohammad Mustafa, mengadakan pertemuan dengan sejumlah pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memaparkan rencana rekonstruksi Gaza. Meskipun masih ada ketidakpastian mengenai keterlibatan pemerintahnya di wilayah tersebut, Mustafa menegaskan optimisme terhadap masa depan Gaza.
"Saya yakin bahwa 12 bulan dari sekarang, Otoritas Palestina akan beroperasi penuh di Gaza," kata Mustafa beberapa hari setelah gencatan senjata mulai berlaku di Gaza, dilansir dari AFP, Jumat, 27 Oktober 2025.
Sebagai informasi, Otoritas Palestina (PA) sudah tidak lagi memegang kendali pemerintahan di Gaza sejak kelompok Hamas mengambil alih wilayah itu pada tahun 2007. Meski demikian, PA masih menjalankan beberapa layanan administratif di kawasan tersebut.
Rencana perdamaian Gaza yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sebelumnya membuka peluang terbentuknya negara Palestina, serta mengusulkan agar Otoritas Palestina berperan kembali setelah melakukan sejumlah reformasi.
Baca Juga: Israel Kembali Lepas Tembakan di Tengah Gencatan Senjata di Gaza
Namun, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menolak ide pembentukan negara Palestina dan hampir pasti menentang rencana pengambilalihan Gaza oleh Otoritas Palestina setelah perang usai.
Dalam paparannya, Mustafa menyampaikan bahwa Otoritas Palestina telah menyiapkan rencana pembangunan jangka menengah selama lima tahun untuk Gaza, yang akan dijalankan melalui tiga tahap. Proyek ambisius ini memerlukan pendanaan sebesar USD 65 miliar untuk mencakup 18 sektor, termasuk perumahan, pendidikan, dan pemerintahan.
Rencana tersebut, kata Mustafa, merujuk pada hasil kesepakatan dalam pertemuan puncak negara-negara Arab di Kairo, Mesir, pada Maret 2025. Ia menambahkan, “program pelatihan kepolisian yang diinisiasi dengan Mesir dan Yordania sudah berjalan.”
Baca Juga: Seskab Teddy: Kehadiran Prabowo di KTT Gaza Buktikan Indonesia Tak Sekadar Penonton
"Visi kami jelas. Gaza akan dibangun kembali sebagai bagian dari Negara Palestina yang terbuka, terhubung, dan berkembang," ujar Mustafa kepada para menteri Palestina, kepala badan PBB, serta kepala misi diplomatik dari kantornya di Ramallah, di wilayah Tepi Barat yang saat ini diduduki Israel.
Selain itu, Mustafa menyebutkan bahwa diskusi teknis dengan Uni Eropa sedang berlangsung, membahas tentang sistem bea cukai, keamanan penyeberangan, dan pembentukan unit kepolisian terpadu. Uni Eropa diketahui menjadi salah satu donor utama bagi Otoritas Palestina.