(Kiri ke kanan) Menkum Supratman Andi Agtas, Kepala BPHN Kemenkum Min Usihen, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, dan Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Maluku Utara Budi Argap Situngkir, dalam acara Peresmian Posbankum di Maluku Utara, Ternate, Senin (13/10/2025). (ANTARA)
Ntvnews.id, Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) menetapkan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda sebagai Duta Pos Bantuan Hukum (Posbankum) se-Indonesia. Penetapan itu dilakukan saat peresmian Posbankum di Ternate, Maluku Utara, Senin, 7 Oktober 2025, sebagai wujud komitmen pemerataan akses keadilan bagi masyarakat.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan harapannya agar Sherly Tjoanda dapat menjadi sosok yang terdepan dalam melayani keadilan di wilayahnya.
“Saya berharap Ibu Gubernur bersedia menjadi Duta Posbankum dan menjadi yang terdepan dalam melayani keadilan bagi publik di Maluku Utara,” ujarnya seperti dikonfirmasi di Jakarta.
Supratman mengapresiasi dukungan Sherly dalam mendorong pembentukan Posbankum di seluruh desa dan kelurahan Maluku Utara hingga mencapai 100 persen. Ia meyakini keberadaan Posbankum akan mempercepat hadirnya keadilan dan menjadi percontohan bagi daerah lain.
Baca Juga: Kemenkum Luncurkan Sistem “Beneficial Ownership” untuk Berantas Kejahatan Keuangan
Menurut Supratman, aspek hukum dan keadilan merupakan salah satu prioritas dalam Astacita Presiden Prabowo Subianto.
“Presiden selalu menekankan hukum sebagai jaminan keadilan, yang merupakan tuntutan setiap warga negara dan negara harus melakukan pemenuhan layanan akses terhadap keadilan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pembentukan Posbankum serta pelatihan paralegal adalah langkah konkret Kemenkum melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) untuk mempermudah masyarakat memperoleh akses keadilan hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menyampaikan apresiasi kepada Kemenkum yang telah menginisiasi dan mendorong program Posbankum Desa/Kelurahan.
“Keberhasilan capaian Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Maluku Utara dalam pembentukan Posbankum tidak mungkin terwujud tanpa sinergi dengan Kementerian Hukum,” katanya.
Sherly juga menyatakan kesediaannya menjadi Duta Posbankum. Ia berkomitmen untuk membuka akses keadilan seluas-luasnya bagi masyarakat.
“Dengan Posbankum, saat ini keadilan telah melewati batas kota dan masuk ke desa, kepulauan, dan dusun,” tambahnya.
Baca Juga: Mantan Vokalis Lostprophets Ian Watkins Tewas Usai Diserang di Penjara Inggris
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Maluku Utara Budi Argap Situngkir menegaskan pentingnya menjaga sinergi antar pihak setelah peresmian.
“Keberhasilan ini adalah buah kerja sama erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga bantuan hukum, dan masyarakat sipil,” ujarnya.
Budi menekankan bahwa Kanwil Kemenkum Maluku Utara akan terus memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan pelayanan Posbankum berjalan optimal.
Dalam kegiatan peresmian tersebut, seluruh 1.185 desa dan kelurahan di 10 kabupaten/kota Maluku Utara telah resmi memiliki Posbankum. Posbankum berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat untuk memperoleh layanan informasi, konsultasi hukum, bantuan non-litigasi, penyelesaian sengketa melalui mediasi, hingga rujukan advokat baik pro bono maupun organisasi bantuan hukum.
Terbentuknya 1.185 Posbankum di Maluku Utara melengkapi total 41.652 Posbankum yang sudah berdiri secara nasional. Peresmian tersebut dihadiri oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Gubernur Sherly Tjoanda, Kepala BPHN Min Usihen, serta para bupati dan wali kota se-Maluku Utara.
Baca Juga: Gempa Bermagnitudo 5,7 Guncang Provinsi Cebu Filipina
Usai peresmian dan pembukaan pelatihan paralegal, Menkum juga meninjau langsung Posbankum yang berlokasi di Kota Ternate.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
