Bantuan Kemanusiaan Mulai Masuk Gaza Usai Gencatan Senjata

Ntvnews.id, Gaza - Truk-truk bermuatan bantuan kemanusiaan mulai memasuki Jalur Gaza pada Minggu, 12 Oktober 2025 menandai tahap awal pelaksanaan kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan kelompok pejuang Palestina Hamas, menurut laporan dari sumber lokal.

Dilansir dari Reuters, Senin, 13 Oktober 2025, sumber-sumber tersebut mengatakan kepada kantor berita Anadolu bahwa sejumlah truk bantuan telah melintasi perbatasan Kerem Shalom, yang dikendalikan oleh Israel, menuju wilayah Gaza bagian selatan.

Masuknya bantuan ini menjadi langkah pertama setelah fase awal kesepakatan gencatan senjata Gaza resmi diberlakukan pada Jumat lalu. Kesepakatan tersebut didasarkan pada proposal 20 poin yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang bertujuan untuk mengakhiri konflik dua tahun antara Israel dan Hamas di wilayah tersebut.

Dalam upaya melanjutkan proses perdamaian, Trump bersama Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi dijadwalkan memimpin KTT Perdamaian Gaza di Sharm el-Sheikh pada Senin, 13 Oktober 2025.

Baca Juga: 6.000 Truk Bantuan untuk Gaza Terhambat Akses dari Israel

Pertemuan tingkat tinggi tersebut diperkirakan akan dihadiri oleh pemimpin dan delegasi dari 20 negara, dengan tujuan “mengakhiri perang di Jalur Gaza, meningkatkan upaya untuk membawa perdamaian dan stabilitas ke Timur Tengah, dan mengawali fase baru keamanan serta stabilitas regional.”

Trump sebelumnya telah mengumumkan pada Rabu, 8 Oktober 2025 bahwa Israel dan Hamas menyetujui fase pertama dari rencana 20 poin yang ia susun pada 29 September 2025.

Tahap pertama dari kesepakatan ini mencakup pembebasan seluruh tawanan Israel yang ditahan di Gaza dengan imbalan sekitar 2.000 tahanan Palestina, serta penarikan bertahap pasukan Israel dari seluruh wilayah Jalur Gaza yang mulai berlaku sejak Jumat pukul 12.00 siang waktu setempat (09.00 GMT).

Baca Juga: RMI NU Jatim Tegaskan Tak Ada Eksploitasi Santri dan Bantuan di Al Khoziny

Sementara itu, tahap kedua dari rencana Trump akan difokuskan pada pembentukan mekanisme pemerintahan baru di Gaza tanpa partisipasi Hamas, serta pembentukan pasukan keamanan gabungan yang terdiri dari warga Palestina dan unsur militer negara-negara Arab serta Islam, disertai langkah perlucutan senjata Hamas.

Masuknya bantuan kemanusiaan ini menjadi simbol awal dari proses pemulihan di Gaza setelah dua tahun dilanda peperangan yang menewaskan puluhan ribu warga sipil dan menghancurkan sebagian besar infrastruktur di wilayah tersebut.