Istana Sebut Pemerintah Siapkan Skema Non-APBN untuk Bayar Utang Whoosh

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki rencana untuk menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) guna membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh.

Dalam keterangannya di kediaman Presiden Prabowo Subianto, Kertanegara, Jakarta, Minggu, 12 Oktober 2025 malam, Prasetyo menyampaikan bahwa pemerintah telah mendiskusikan berbagai langkah alternatif untuk mencari solusi pembiayaan proyek tersebut tanpa menambah beban fiskal negara.

"Beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema ya, skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar," ujarnya.

Ketika ditanya apakah topik pembayaran utang Whoosh menjadi bagian dari agenda rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo, Prasetyo memastikan bahwa isu tersebut tidak dibahas dalam pertemuan malam itu.

"Malam ini tidak, malam ini tidak sempat. Whoosh bukan salah satu pembahasan malam ini," kata Prasetyo.

Baca Juga: Utang Whoosh Bengkak Rp116 T, Purbaya Ogah Bayar Pakai APBN

Meski begitu, Mensesneg menilai bahwa proyek Whoosh membawa manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan konektivitas antara Jakarta dan Bandung.

"Faktanya, Whoosh menjadi salah satu moda transportasi yang sangat membantu aktivitas masyarakat, baik dari Jakarta maupun ke Bandung dan sebaliknya," tuturnya.

Lebih lanjut, Prasetyo menambahkan bahwa pemerintah melihat potensi pengembangan jaringan kereta cepat sebagai bagian dari visi pembangunan transportasi nasional.

"Justru, kita ingin sebenarnya kan itu berkembang ya, tidak hanya ke Jakarta dan sampai ke Bandung, mungkin juga kita sedang berpikir untuk sampai ke Jakarta, ke Surabaya," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam acara Media Gathering Kemenkeu 2025 di Bogor, Jumat, 10 Oktober 2025, menegaskan bahwa APBN tidak akan digunakan untuk menanggung utang proyek Whoosh yang dikelola PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Baca Juga: Wapres Gibran dan Menteri Naik Whoosh ke Batujajar Buat Hadiri Upacara Militer

Purbaya menjelaskan, pemerintah akan mendorong penyelesaian pembiayaan proyek strategis tersebut melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), yang memiliki kapasitas keuangan dan sumber dividen mandiri sekitar Rp80 triliun per tahun.

Langkah ini dinilai penting untuk memisahkan tanggung jawab antara pemerintah dan sektor swasta, sehingga proyek infrastruktur besar seperti KCJB tidak terus menjadi beban fiskal negara.

Sementara itu, Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengungkapkan bahwa ada dua opsi penyelesaian yang tengah dikaji, yakni penambahan modal (equity) atau pengambilalihan infrastruktur oleh pemerintah, sebagaimana praktik yang umum di sektor perkeretaapian global.

Dony menambahkan bahwa proyek KCJB telah memberikan dampak ekonomi positif, dengan jumlah penumpang mencapai 30 ribu orang per hari dan peningkatan mobilitas kawasan Jakarta–Bandung. Namun, ia menegaskan bahwa keberlanjutan bisnis KCIC yang kini menjadi bagian dari PT KAI harus dijaga melalui skema pembiayaan yang tepat dan berkelanjutan.