Danantara Siapkan Dua Skema Penyelesaian Utang Proyek Kereta Cepat Indonesia-China

Ntvnews.id, Jakarta - Badan Pengelola Investasi (BPI Daya Anagata Nusantara/Danantara) mengungkapkan telah menyiapkan dua opsi dalam upaya menyelesaikan utang Proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC). Kedua skema tersebut adalah pengambilalihan infrastruktur proyek oleh pemerintah atau penambahan penyertaan modal (equity) baru.

"Apakah kemudian kita tambahkan equity yang pertama atau kemudian memang ini kita serahkan infrastrukturnya sebagaimana industri kereta api yang lain, infrastrukturnya itu milik pemerintah. Nah ini dua opsi ini yang kita coba tawarkan," ujar Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara Dony Oskaria di Jakarta, Kamis, 10 Oktober 2025.

Baca Juga: Menkeu Purbaya: Dana Pemerintah Rp200 Triliun di Bank Himbara Sudah Terserap 56 Persen

Dony menjelaskan bahwa proyek KCIC telah memberikan dampak ekonomi yang signifikan, terutama dalam mempercepat waktu tempuh perjalanan dan meningkatkan mobilitas masyarakat. Ia menyebutkan, jumlah penumpang kereta cepat kini mencapai sekitar 30 ribu orang per hari.

"Tapi dari satu sisi kita juga memperhatikan keberlanjutan daripada KAI itu sendiri. Karena KCIC ini sekarang bagian daripada KAI, inilah yang kita cari solusi terbaik," katanya.

Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani menyampaikan bahwa proses restrukturisasi utang proyek KCIC masih berlangsung. Negosiasi dilakukan antara pemerintah Indonesia dan mitra dari China untuk mencapai kesepakatan baru terkait struktur pembiayaan yang lebih berkelanjutan.

"Iya, sedang berjalan (restrukturisasi) dengan pihak China, baik dengan pemerintah China (negosiasi) sedang berjalan," kata Rosan usai menghadiri Investor Daily Summit 2025 di Jakarta, Rabu 8 Oktober 2025.

Baca Juga: Danantara Bakal Pangkas 15 BUMN Asuransi Jadi 3 Perusahaan

Rosan menegaskan bahwa restrukturisasi ini tidak hanya bersifat jangka pendek, melainkan juga bagian dari reformasi menyeluruh dalam sistem pembiayaan agar risiko serupa tidak terulang di masa depan.

"Untuk kita maunya bukan restrukturisasi yang sifatnya kemungkinan potensi problemnya ke depan itu ada. Jadi kita mau melakukan reformasi secara keseluruhan. Jadi begitu kita restrukturisasi, ke depannya tidak akan terjadi lagi hal-hal seperti ini, seperti keputusan default dan lain-lain," ujarnya.

Lebih lanjut, Rosan tidak menampik bahwa proses restrukturisasi utang KCIC dapat memengaruhi rencana pembangunan proyek kereta cepat Jakarta–Surabaya. Namun, ia menegaskan bahwa aspek teknis proyek lanjutan tersebut akan lebih banyak ditangani oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

(Sumber : Antara)