Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa para kepala daerah sudah mendapatkan penjelasan terkait isu pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) yang belakangan menimbulkan keresahan di sejumlah provinsi.
Ia menampik anggapan bahwa pertemuan antara para gubernur dan Kementerian Keuangan beberapa waktu lalu merupakan bentuk protes.
Baca Juga: Dasco Beberkan Hasil Rapat Bersama Mensesneg dan Menkeu di Kompleks Parlemen
“Bukan menggeruduk lah itu, bukan. Mereka menyampaikan apa yang menjadi dinamika, dan kemarin sudah diterima oleh Menteri Keuangan, juga oleh Mendagri. Kita berikan pemahaman bersama bahwa yang berkenaan dengan masalah transfer ke daerah ini sekarang dibagi menjadi dua, yaitu transfer ke daerah langsung dan transfer ke daerah tidak langsung,” ujar Prasetyo dalam rekaman suara yang diterima, Sabtu.
Prasetyo menjelaskan bahwa pemerintah kini membagi skema transfer menjadi dua jenis, yaitu transfer ke daerah langsung dan transfer ke daerah tidak langsung.
Ia mencontohkan, skema tidak langsung mencakup berbagai program nasional pemerintah pusat yang manfaatnya juga dirasakan masyarakat di daerah, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan alokasi sekitar Rp335 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Nah ini kan dinikmati juga oleh seluruh daerah, kan begitu," kata Prasetyo.
Menanggapi kekhawatiran sejumlah kepala daerah yang ingin menyalurkan anggaran sesuai janji politik atau prioritas lokal, Prasetyo menekankan pentingnya sinkronisasi tata kelola anggaran antara pusat dan daerah.
"Itulah yang diberikan pemahaman dan penjelasan, oleh sekarang ini kita bersama-sama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, nanti pemerintah daerah, mari kita perbaiki tata kelola anggaran kita supaya semua kita desain untuk program-program yang memang betul-betul berdampak kepada kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Sumber: Antara