Kemenhaj Lakukan Pengawasan Ketat untuk Tekan Kebocoran Dana Haji

Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah tengah menaruh perhatian besar pada potensi kebocoran anggaran dalam pengadaan barang dan jasa penyelenggaraan haji. Kebocoran tersebut diperkirakan mencapai 20 hingga 30 persen dari total biaya sebesar Rp17 triliun.

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, di Jakarta, Selasa, menuturkan bahwa potensi penyimpangan yang besar inilah yang turut menjadi penyebab tingginya Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

Untuk itu, pemerintah melibatkan Kejaksaan Agung agar dapat melakukan pengawasan ketat di setiap tahap proses pengadaan.

"Perintah Presiden begitu. Ini masih satu tahapan, makanya kami sangat membutuhkan bantuan dari Kejaksaan Agung. Tadi Prof Reda (Jamintel) dan tim sudah menyatakan akan fokus membantu," kata Dahnil.

Ia menerangkan bahwa struktur biaya penyelenggaraan haji yang mencapai Rp17 triliun terbagi ke dalam 10 proses pengadaan utama. Dari jumlah tersebut, pos anggaran terbesar berasal dari transportasi udara, layanan syarikah, katering, serta akomodasi jamaah di Arab Saudi.

Baca Juga: BP Haji Bertemu Kemenhaj Saudi Bahas Persiapan Penyelenggaraan Haji

Menurut perhitungannya, dalam 10 tahap pengadaan tersebut potensi kebocoran bisa mencapai Rp5 triliun per tahun. Karena itu, langkah pengawasan diharapkan mampu memberi dampak efisiensi yang signifikan.

"Dari 17 triliun total biaya penyelenggaraan haji untuk memberangkatkan 203 ribu orang, kebocoran 20 sampai 30 persen berarti hampir Rp5 triliun. Itu yang kami ingin tekan semaksimal mungkin, kalau bisa nol kebocoran," ujarnya.

Sebagai contoh nyata, Dahnil menyinggung efisiensi pada pos layanan syarikah. Tahun sebelumnya, biaya layanan syarikah per jamaah mencapai 2.300 riyal. Namun, setelah dilakukan lelang terbuka pada tahun ini, biaya berhasil ditekan menjadi 2.100 riyal.

Baca Juga: PPIH Bertemu Kemenhaj Saudi, Ini Pesan Deputy untuk Persiapan Haji 2026

"Pemotongan biaya syarikah ini sudah menghemat hampir Rp180 miliar. Itu tanpa pungli, tanpa manipulasi. Ini contoh konkret bahwa efisiensi bisa dilakukan jika tata kelola diperbaiki," jelasnya.

Ia menambahkan, jika kebocoran dapat ditekan, peluang untuk menurunkan BPIH semakin terbuka meskipun tekanan dari sisi finansial tetap ada akibat perubahan nilai tukar rupiah.

"Kalau dari sisi finansial, menekan BPIH itu sulit karena dolar naik. Tahun ini patokan kita sudah Rp16.500, sementara tahun lalu masih Rp16.000. Tapi bila kebocoran bisa ditekan, upaya menurunkan BPIH akan jauh lebih realistis," kata dia.

Dahnil menegaskan, fokus pemerintah saat ini adalah memperbaiki tata kelola haji dengan menitikberatkan pada transparansi di sektor pengadaan.

"Kami ingin memastikan BPIH turun, sesuai arahan Presiden. Dan di situlah kami memohon peran aktif Kejaksaan Agung," ucapnya.

Sumber: ANTARA