Rapat paripurna DPR RI. (TVR Parlemen)
Ntvnews.id, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat paripurna hari ini. Salah satu agenda rapat, yaitu mengesahkan sembilan hakim agung dan satu hakim ad hoc HAM di Mahkamah Agung (MA).
Pengesahan dilakukan usai para calon dinyatakan lolos uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang digelar Komisi III DPR. Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.
Sebelum pengesahan, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Fraksi PDIP Dede Indra Permana, menyampaikan laporan hasil fit and proper test terhadap para calon.
Menurutnya, Komisi III telah melakukan uji kelayakan kepada 13 calon hakim agung dan 3 calon hakim ad hoc HAM.
Usai laporan, Puan lantas menanyakan sikap anggota dewan yang hadir. Seluruh anggota rapat menyatakan persetujuan.
"Apakah laporan Komisi III atas uji kelayakan fit and proper test calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM Mahkamah Agung dapat disetujui?" tanya Puan, dan dijawab "setuju" oleh para anggota DPR peserta rapat.
Sebelumnya, Komisi III DPR menyetujui sembilan calon hakim agung dan satu calon hakim ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM) pada Mahkamah Agung (MA), usai fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan.
Berikut daftar calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM yang disetujui Komisi III:
1. Suradi, Hakim Tinggi Badan Pengawasan MA, disetujui sebagai Hakim Agung Kamar Pidana.
2. Ennid Hasanuddin, Hakim Tinggi MA, disetujui sebagai Hakim Agung Kamar Perdata.
3. Heru Pramono, Hakim Tinggi MA, disetujui sebagai Hakim Agung Kamar Perdata.
4. Lailatul Arofah, Hakim Tinggi Badan Pengawasan MA, disetujui sebagai Hakim Agung Kamar Agama.
5. Muhayah, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, disetujui sebagai Hakim Agung Kamar Agama.
6. Hari Sugiharto, Hakim Tinggi Ditjen Badan Peradilan Militer dan TUN, disetujui sebagai Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara (TUN).
7. Budi Nugroho, Hakim Pengadilan Pajak, disetujui sebagai Hakim Agung Kamar TUN Khusus Pajak.
8. Diana Malemita Ginting, Auditor Utama Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, disetujui sebagai Hakim Agung Kamar TUN Khusus Pajak.
9. Agustinus Purnomo Hadi, Hakim Ad Hoc Tipikor MA RI, disetujui sebagai Hakim Agung Kamar Militer.
10. Puguh Haryogi, Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, disetujui sebagai Hakim Ad Hoc HAM pada MA.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
