Jalanan diblokade dengan tong sampah saat terjadi aksi unjuk rasa di Paris, Prancis, Rabu (10/9/2025)/Antara
Ntvnews.id, Paris - Sebanyak 800.000 orang diperkirakan akan turun ke jalan dalam aksi demonstrasi besar-besaran di Prancis. Pemerintah pun meningkatkan kewaspadaan menghadapi gelombang protes tersebut.
Dilansir dari AFP, Kamis, 18 September 2025, sumber yang dekat dengan otoritas setempat menyebut aksi ini akan digelar Kamis, 18 September 2025,, dengan perkiraan massa mencapai 800.000 orang. Protes nasional itu dipicu oleh rancangan anggaran pemerintah yang disebut sebagai "pertunjukkan horor" karena dirancang untuk memangkas utang negara yang terus membengkak.
Serikat buruh menyerukan mogok kerja nasional, yang diperkirakan berdampak pada lalu lintas jalan raya, perjalanan kereta api, penerbangan, hingga membuat banyak sekolah terpaksa ditutup.
Gelombang demonstrasi ini muncul setelah Presiden Emmanuel Macron pekan lalu menunjuk Sebastien Lecornu sekutu dekatnya sebagai perdana menteri baru guna mengatasi krisis politik yang makin dalam.
Baca Juga: Polisi Prancis Tahan 675 Demonstran Tolak Reformasi Anggaran Negara
Pendahulunya, Francois Bayrou, tumbang dalam pemungutan suara mosi tidak percaya di parlemen, setelah gagal meloloskan anggaran penghematan yang digadang bisa menekan defisit dan utang Prancis.
Pekan lalu, sekitar 200.000 demonstran telah lebih dulu turun ke jalan menentang Macron, menyusul seruan di media sosial untuk "memblokir segalanya".
Kali ini, jumlah massa diperkirakan melonjak signifikan seiring tekad serikat buruh mengerahkan kekuatan penuh di tengah maraknya kemarahan publik akibat kebuntuan politik dan tingginya biaya hidup.
Baca Juga: Selandia Baru dan Prancis Bahas Dukungan terhadap Negara Palestina
Menurut pejabat keamanan, setidaknya akan ada 250 demonstrasi yang berlangsung serentak pada Kamis. Skala protes diperkirakan sebanding dengan aksi pada 2023 ketika antara 280.000 hingga lebih dari satu juta orang berdemonstrasi menolak reformasi pensiun kontroversial.
Menteri Dalam Negeri Bruno Retailleau, yang akan lengser dari jabatannya, mengingatkan aparat penegak hukum bahwa "risiko gangguan ketertiban umum sangat signifikan karena adanya kelompok-kelompok kecil penganut paham ultra-kiri yang akan mencoba menyusup ke pawai resmi".
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
