Kementerian Transmigrasi mendapat tambahan anggaran Rp4,5 miliar dari Rp1,89 triliun pada tahun 2025 menjadi Rp1,902 triliun di tahun 2026.
Ntvnews.id, Jakarta - Kementerian Transmigrasi mendapat tambahan anggaran Rp4,5 miliar dari Rp1,89 triliun pada tahun 2025 menjadi Rp1,902 triliun di tahun 2026.
Hal ini disahkan dalam Rapat Kerja Komisi V dengan Kementerian Transmigrasi dan kementerian/lembaga lainnya di Jakarta, Senin 15 September 2025.
"Komisi V DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Pekerjaan Umum; Kementerian Perhubungan; Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman; Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal; Kementerian Transmigrasi; Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG); dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPB)/ Basarnas RAPBN TA 2026 di Komisi V DPR RI," ucap Lasarus.
Dalam rencana penggunaannya, anggaran tahun 2026 ini akan lebih banyak digunakan untuk pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi, ketimbang anggaran untuk pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi.
Baca juga: Mentrans Sebut Pagu Anggaran Kementrans 2026 Sebesar Rp1,9 Triliun
Ini menandai reorientasi fokus Kementerian Transmigrasi dari semata-mata pemindahan penduduk dan pembangunan fisik, menjadi pemberdayaan masyarakat serta pembangunan pusat-pusat pertumbuhan baru ekonomi di kawasan-kawasan transmigrasi.
Penggunaan anggaran Kementerian Transmigrasi tahun 2026 akan difokuskan pada pembangunan wilayah transmigrasi melalui lima program unggulan 5T, yakni Trans Tuntas, Trans Lokal, Trans Patriot, Trans Karya Nusa, dan Trans Gotong Royong.
"Seluruh program unggulan 5T telah dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup para transmigran dalam rangka membangun kawasan transmigrasi yang terintegrasi secara ekonomi serta berkelanjutan. Dengan anggaran itu juga kami berencana untuk membangun kawasan transmigrasi yang modern di Indonesia Barat, Timur, maupun Tengah,” kata Menteri Iftitah.
Menteri Iftitah meyakini melalui dukungan anggaran yang terarah, akselerasi pembangunan kawasan transmigrasi modern akan terwujud di seluruh wilayah Indonesia.
Beberapa prioritas program di antaranya mendukung pembangunan rumah serta bantuan pangan bagi 280 kepala keluarga melalui Trans Lokal, peningkatan infrastruktur 47 unit sekolah dan konektivitas antar wilayah melalui Trans Gotong Royong, serta percepatan sertipikat hak milik (SHM) lebih dari 15.000 bidang tanah melalui Trans Tuntas.
Baca juga: Efisiensi dan Cegah Kebocoran Anggaran, Mentrans Iftitah Lantik Sekjen Baru dari Kemenkeu
“Kami memiliki kewajiban tanggung jawab moral untuk menyelesaikan mereka yang lahannya masih bermasalah. Mudah-mudahan bisa tuntas melalui Trans Tuntas,” kata Menteri Iftitah.
Sebagai bahan dalam melakukan fungsi pengawasan, Komisi V DPR RI sepakat dengan seluruh mitra kerja wajib menyerahkan bahan tertulis mengenai jenis belanja dan kegiatan satuan tiga, paling lambat 30 hari setelah UU APBN tahun 2026 ditetapkan pada sidang paripurna.
"Terkait dengan pembahasan anggaran kami tunggu 30 hari kalau bisa lebih cepat lebih baik supaya kami bisa melihat hasil pembahsan selama kita membahas APBN tahun 2026," kata Lasarus.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
