Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana melaporan sebanyak 5.235 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasioanl di 38 provinsi, 502 kabupaten, dan 4.770 kecamatan.
Ntvnews.id, Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebutkan bahwa total anggaran BGN tahun depan ditetapkan sebesar Rp268 triliun.
Jumlah tersebut meningkat sekitar Rp50,1 triliun dibandingkan pagu indikatif sebelumnya yang senilai Rp217,8 triliun.
Jumlah itu Dadan laporkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dengan Komisi IX DPR RI.
"Ini berdasarkan Surat Bersama Pagu Anggaran Menteri Keuangan dan Menteri PPN atau Kepala Bappenas, total anggaran tahun 2026 untuk Badan Gizi Nasional sebesar Rp268 triliun. Jadi, meningkat Rp50 triliun dari pagu indikatif," ucap Dadan dalam keterangannya, Selasa 16 September 2025.
Baca juga: BGN: 8.018 SPPG Telah Beroperasi, Serap Anggaran Rp15,7 Miliar
"Jadi pada pagu indikatif kita akan mendapatkan Rp217.860.184.715.000 menjadi Rp268 triliun dan ini bertambah kurang lebih Rp50.139.815.285.000," sambungnya.
Ia menjelaskan, dana tersebut akan dialokasikan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditujukan kepada penerima manfaat anak sekolah sebesar Rp34.492.076.463.000.
Kemudian banper untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita sebesar Rp3.187.028.981.000.
Selain itu, anggaran tambahan juga dialokasikan untuk belanja pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar Rp3,9 triliun, digitalisasi MBG senilai Rp3,1 triliun, serta promosi, edukasi, kerja sama, dan pemberdayaan masyarakat sebesar Rp280 miliar.
Dadan juga menyebut ada tambahan Rp700 miliar untuk pemantauan dan pengawasan yang akan dilaksanakan oleh BPOM.
Sementara itu, Rp412,5 miliar akan dipakai untuk sistem dan tata kelola, termasuk pemanfaatan data status gizi yang dikelola Kementerian Kesehatan dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Baca juga: BGN Perkuat Pengawasan SPPG untuk Jaga Kualitas Program MBG
Adapun kebutuhan untuk koordinasi penyediaan dan penyaluran, termasuk gaji akuntan, ahli gizi, serta pelatihan penjamah makanan di setiap SPPG, dialokasikan sebesar Rp3,8 triliun.
Secara klasifikasi, 95,4 persen anggaran atau sekitar Rp255,5 triliun difokuskan untuk program pemenuhan gizi nasional, sementara 4,6 persen atau Rp12,4 triliun untuk program dukungan manajemen.
Jika dilihat berdasarkan fungsi, 83,4 persen anggaran dialokasikan ke fungsi pendidikan senilai Rp223,5 triliun, 9,2 persen ke fungsi kesehatan Rp24,7 triliun, dan 7,4 persen ke fungsi ekonomi Rp19,7 triliun.
Sementara dari sisi belanja, 97,7 persen merupakan belanja barang, 1,4 persen belanja pegawai, dan 0,9 persen belanja modal.
"Jika dikategorikan berbasis anggaran operasional dan non-operasional, maka 2,9 persen itu operasional, sementara 97,1 persen non-operasional," tutupnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
