Pemerintah Filipina meningkatkan pengamanan Presiden Ferdinand Marcos Jr. dan keluarganya usai menerima ancaman pembunuhan dari Wakil Presidennya sendiri, Sara Duterte, demikian dilaporkan media setempat, Ahad. (ANTARA/Anadolu/py )
Ntvnews.id, Manila - Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak menyalahkan rakyat yang turun ke jalan untuk berdemonstrasi terkait skandal korupsi proyek pengendalian banjir yang terbukti palsu. Pernyataan ini ia sampaikan di tengah meningkatnya kemarahan publik terhadap kasus tersebut.
Dilansir dari AFP, Selasa, 16 September 2025, Skandal korupsi infrastruktur itu telah memicu gelombang aksi protes di berbagai titik ibu kota Manila dalam beberapa pekan terakhir, termasuk demonstrasi sekitar 3.000 mahasiswa di Universitas Filipina, kampus nasional negara itu.
Meski sebagian besar aksi masih dalam skala kecil, pemerintah memperkirakan demonstrasi tahunan memperingati deklarasi darurat militer tahun 1972 oleh ayah Marcos akan menarik massa besar pada Minggu, 21 September 2025. Sebagai langkah antisipasi, militer Filipina telah ditempatkan dalam status "red alert."
Dalam konferensi pers Senin, 15 September 2025, Marcos Jr mengakui bahwa kemarahan rakyat bisa dimaklumi.
Baca Juga: Demonstrasi Besar Terjadi di London, 26 Polisi Terluka
"Untuk menunjukkan bahwa Anda sangat marah, untuk menunjukkan bahwa Anda marah, untuk menunjukkan bahwa Anda kecewa, untuk menunjukkan bahwa Anda menginginkan keadilan ... Apa yang salah dengan itu?" ujarnya.
"Saya tidak menyalahkan mereka. Sama sekali tidak," tambahnya menegaskan.
Pada kesempatan itu, Marcos Jr juga mengumumkan penunjukan mantan hakim Mahkamah Agung, Andres Reyes, sebagai kepala badan investigasi yang akan menyelidiki skandal korupsi banjir tersebut.
Menjawab pertanyaan soal sepupunya, Ketua DPR Filipina Martin Romualdez, yang disebut dalam persidangan terkait kasus ini, Marcos Jr menekankan bahwa sekutu dan kerabat dekatnya "tidak akan terhindar" dari proses hukum. Romualdez sendiri sudah membantah keterlibatannya, meski saksi menyebut namanya pekan lalu.
Baca Juga: Golkar Apresiasi Ketegasan Prabowo Atasi Aksi Demonstrasi Ricuh
Kasus ini menyeret hampir 30 anggota DPR serta sejumlah pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Jalan Raya (DPWH), yang dituduh menerima uang tunai dari perusahaan konstruksi.
Komisi investigasi beranggotakan tiga orang yang dipimpin Reyes akan meninjau proyek pengendalian banjir selama satu dekade terakhir. Meski memiliki wewenang untuk menggelar sidang dan meninjau bukti, komisi tersebut tidak berwenang menjatuhkan hukuman.
Filipina sendiri memiliki sejarah panjang kasus korupsi dana publik, dengan banyak politisi tingkat tinggi yang meskipun terbukti bersalah, kerap lolos dari hukuman penjara berat.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
