Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia Yusril Ihza Mahendra (NTVnews.id/Deddy Setiawan)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan bahwa Komisi Reformasi Polri kemungkinan besar akan dibentuk pada Oktober 2025. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto kepadanya.
"Itu mungkin dalam 2-3 minggu ke depan akan dibentuk timnya," ujar Yusril saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 17 September 2025.
Yusril menambahkan, Ahmad Dofiri yang baru saja dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Reformasi Kepolisian, akan turut terlibat dalam penanganan reformasi Polri bersama komisi tersebut.
Meski begitu, Yusril mengaku belum mengetahui siapa yang akan memimpin komisi maupun siapa saja anggotanya, karena susunan tim masih dalam tahap pembahasan.
Baca Juga: Menko Yusril Koordinasi dengan Polri Terkait 3 Orang yang Dilaporkan Hilang Pascademonstrasi
"Biasanya nanti akan dibuat keputusan presiden terkait siapa yang akan memimpin komisi itu," katanya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memang disebut berencana membentuk komisi khusus untuk mengevaluasi sekaligus mereformasi Polri, merespons tuntutan publik termasuk dari Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang berisi sejumlah tokoh lintas agama dan masyarakat.
Dalam dialog bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis, 11 September 2025, GNB menyampaikan langsung aspirasi dan desakan dari masyarakat sipil terkait reformasi kepolisian. Pertemuan tersebut berlangsung selama tiga jam dengan dihadiri beberapa menteri Kabinet Merah Putih.
Baca Juga: Yusril Tegaskan TNI Tak Bisa Laporkan Ferry Irwandi: Korban Harus Individu, Bukan Institusi
"Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian, yang disambut juga oleh Pak Presiden, (yang) akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Saya kira ini juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak," kata Pendeta Gomar Gultom, anggota GNB, dalam jumpa pers usai pertemuan.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Agama Nasaruddin Umar menambahkan bahwa aspirasi mengenai reformasi Polri yang disampaikan GNB telah sesuai dengan rencana dan konsep yang sebelumnya dirumuskan Presiden Prabowo. Namun, untuk detail teknisnya, GNB menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden untuk menjelaskan kepada publik.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
