Pramono Anung (Diskominfotik DKI)
Ntvnews.id, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung secara resmi membuka Partnerships in Environmental Management for the Seas of East Asia (PEMSEA) Network of Local Government (PNLG) Forum 2025 di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Selasa, 16 September 2025.
Forum internasional ini menjadi momentum penting bagi Jakarta untuk memperkuat kepemimpinan dalam pembangunan ekonomi biru berkelanjutan.
Pramono menegaskan bahwa Jakarta, sebagai tuan rumah PNLG Forum 2025, mengemban tanggung jawab besar. Kota megapolitan ini menghadapi tantangan serius seperti banjir rob, abrasi pantai, polusi laut, hingga dampak perubahan iklim. Namun, di balik tantangan tersebut, tersimpan peluang besar untuk menghadirkan solusi melalui pengembangan ekonomi biru inklusif.
"Jakarta berperan penting dalam mengembangkan model ekonomi biru yang bertujuan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan ekosistem laut dan pesisir. Wilayah laut Jakarta seluas 6.977,5 km persegi dengan garis pantai sepanjang 120 km dan 113 pulau adalah harta karun yang akan menentukan wajah baru Jakarta," ucap Pramono.
PNLG Forum 2025 mengusung tema "Towards a Sustainable and Inclusive Blue Economy: Linking Climate, Nature and Energy". Fokus utama forum ini adalah memperkuat keterkaitan antara aksi iklim, konservasi alam, dan transisi energi untuk membangun ketahanan masyarakat pesisir.
Tema ini sejalan dengan RPJMD Jakarta yang menempatkan lingkungan hidup dan ekonomi biru sebagai pilar utama transformasi menuju kota global berkelanjutan.
Pramono Anung (Ntvnews.id/ Adiansyah)
Baca Juga: Pramono: Sepanjang 2025 Terjadi 1.195 Kasus Kebakaran di Jakarta
"Masa depan Jakarta adalah menjadi kota global yang berkelanjutan, tangguh, dan berbasis kelautan," terang Pramono.
Pemprov DKI Jakarta telah mengadopsi Integrated Coastal Management (ICM) melalui skema Sustainable Development Strategy (SDS). Pendekatan ini menyinergikan tata ruang, pengendalian banjir rob, hingga pengelolaan pulau kecil secara terpadu.
Jakarta juga memiliki potensi besar di sektor wisata bahari. Mulai dari kawasan Ancol, wisata pulau dengan konsep resort, hingga inclusive tourism berbasis masyarakat. Restorasi ekosistem pesisir dilakukan melalui penanaman mangrove, transplantasi karang, dan konservasi habitat laut yang mendukung mitigasi iklim berbasis blue carbon.
Selain itu, masyarakat Kepulauan Seribu diberdayakan melalui perikanan berkelanjutan, ekowisata bahari, budidaya perikanan modern, pengembangan UMKM kelautan dan perikanan.
"Pemprov DKI Jakarta sangat serius dalam pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kami. Pendekatan ICM yang kami terapkan membutuhkan terobosan-terobosan segar. Tata kelola ICM harus didorong lebih konsisten," imbuhnya.
Sebagai bukti komitmen, Gubernur Pramono meluncurkan laporan "State of The Coast (SoC) Jakarta 2025". Dokumen ini menegaskan akuntabilitas Pemprov DKI dalam melindungi kawasan pesisir, memberdayakan masyarakat, dan mendorong pembangunan laut berkelanjutan.
“Jakarta bukan hanya pusat pemerintahan dan ekonomi, tetapi juga rumah bagi lebih dari 10 juta penduduk dengan 113 pulau kecil dan lebih dari setengah juta hektar wilayah laut. Kami ingin menunjukkan bahwa kota besar tidak harus menjadi beban lingkungan, melainkan bisa menjadi pelopor solusi global. PNLG Forum ini adalah momentum untuk membuktikan komitmen itu," tegas dia.
Pramono Anung menekankan bahwa forum ini tidak boleh berhenti pada diskusi, melainkan harus melahirkan aksi nyata. Para peserta dijadwalkan mengunjungi Kepulauan Seribu untuk melakukan penanaman mangrov, transplantasi karang, restocking ikan, pertemuan dengan komunitas lokal dan pelaku UMKM pesisir.
PNLG merupakan jaringan pemerintah lokal di Asia Timur yang fokus pada pengelolaan pesisir dan laut berkelanjutan. Forum tahunan ini menjadi wadah berbagi praktik terbaik, memperkuat kolaborasi, dan mendorong aksi nyata di tingkat lokal menghadapi tantangan global.
Tahun ini, PNLG Forum 2025 diikuti200 peserta dari 24 kota di 9 negara anggota PNLG, meliputi perwakilan kementerian, pakar kelautan dan iklim, akademisi, pelaku usaha, serta organisasi masyarakat sipil dari berbagai kawasan Asia Timur.
