Puluhan Ribu Warga Turki Demo di Ankara, Desak Erdogan Turun

Ntvnews.id, Ankara - Puluhan ribu warga turun ke jalan di Ankara, ibu kota Turki, untuk memprotes kasus pengadilan yang berpotensi melengserkan pemimpin oposisi utama negara itu. Aksi massa ini berlangsung setelah pemerintah Turki selama setahun terakhir melakukan penindakan hukum yang dinilai menekan partai oposisi.

Dilansi dari Reuters, Selasa, 16 September 2025, Tayangan langsung unjuk rasa memperlihatkan ribuan demonstran yang beraksi pada Minggu, 14 September 2025 juga meneriakkan tuntutan agar Presiden Recep Tayyip Erdogan mundur dari jabatannya.

Massa mengibarkan bendera Turki serta spanduk Partai Rakyat Republik (CHP), partai oposisi terbesar di negara tersebut.

Protes besar ini digelar menjelang keputusan penting pengadilan pada Senin, 15 September 2025, yang akan menentukan apakah hasil Kongres CHP tahun 2023 dibatalkan dengan alasan dugaan penyimpangan prosedural.

Baca Juga: Parlemen AS Minta Turki Berhenti Dukung Hamas untuk Dapat Beli Pesawat Canggih

Putusan itu berpotensi mengubah struktur internal CHP, mengguncang stabilitas pasar keuangan, bahkan memengaruhi jadwal pemilu nasional 2028. Meski demikian, pengadilan Turki bisa saja menunda pengambilan keputusan.

Dalam orasinya, pemimpin CHP Ozgur Ozel menuduh pemerintah berusaha mempertahankan kekuasaan dengan cara merusak prinsip demokrasi serta menekan suara oposisi, terutama setelah oposisi mencatat kemenangan besar dalam pemilu daerah setahun terakhir. Ia juga mendesak agar pemilu nasional dipercepat.

"Kasus ini politis. Tuduhan-tuduhan itu adalah fitnah. Rekan-rekan kita tidak bersalah. Apa yang dilakukan adalah kudeta sebuah kudeta terhadap presiden masa depan, terhadap pemerintahan mendatang. Kita akan melawan, kita akan melawan, kita akan melawan," kata Ozel di hadapan massa.

Sementara itu, pemerintah Turki menegaskan bahwa lembaga peradilan tetap independen dan membantah adanya campur tangan politik.

Baca Juga: 12 Tentara Turki Tewas Gegara Gas Beracun

Dalam laporan Reuters disebutkan, Turki telah menahan lebih dari 500 orang selama setahun terakhir, termasuk 17 wali kota di Istanbul dan sejumlah kota lain yang dikuasai CHP. Ankara mengklaim langkah itu bagian dari penyelidikan kasus korupsi.

Ratusan anggota CHP saat ini dipenjara menunggu proses persidangan dalam kasus dugaan korupsi dan keterkaitan dengan terorisme. Di antara mereka adalah rival politik utama Erdogan, Wali Kota Istanbul Ekrem Imamoglu.

Penangkapan Imamoglu pada Maret lalu sempat memicu aksi protes terbesar di Turki dalam satu dekade, dengan ratusan ribu orang turun ke jalan.

Dalam surat dari balik penjara yang dibacakan saat unjuk rasa, Imamoglu menuduh pemerintah berupaya “menentukan lebih awal hasil pemilu mendatang” dengan cara menyingkirkan lawan-lawan politik yang sah. Ia juga menyatakan pemerintah merusak demokrasi melalui proses hukum bermotif politik dan berbagai upaya represif lainnya.

Surat tersebut langsung disambut tepuk tangan meriah dari demonstran, yang kemudian meneriakkan yel-yel "Presiden Imamoglu".