Korban Tewas di Nepal Bertambah, Pemerintah Baru akan Lakukan Hal Ini

Ntvnews.id, Kathmandu - Jumlah korban jiwa akibat gelombang protes yang dikenal sebagai "revolusi Gen Z" di Nepal pekan lalu kini mencapai 72 orang. Informasi ini disampaikan langsung oleh Kepala Sekretaris Pemerintah Nepal, Eaknarayan Aryal, pada Minggu.

“Dari total korban tewas, 59 orang adalah pengunjuk rasa, 10 narapidana, dan tiga adalah petugas keamanan,” ujar Aryal seperti dikutip dari Khabar, Senin, 15 September 2025.

Aryal juga menambahkan bahwa 134 pengunjuk rasa dan 57 polisi mengalami luka-luka dalam bentrokan tersebut.

Sebagai bentuk tanggung jawab, Perdana Menteri Sementara Nepal, Sushila Karki, menetapkan alokasi dana sebesar 1 juta rupee Nepal (sekitar Rp114,8 juta) bagi keluarga setiap korban tewas. Karki, yang merupakan mantan kepala hakim agung, baru saja resmi menjabat sebagai kepala pemerintahan sementara pada Jumat.

Baca Juga: Kemlu Fasilitasi Pemulangan 17 WNI dari Nepal Pascakerusuhan

Di sisi lain, pemerintah menilai aksi vandalisme dalam protes tersebut sebagai tindakan kriminal. Karki menegaskan pentingnya penyelidikan penuh terhadap penyebab kerusuhan, termasuk serangan terhadap gedung parlemen, Mahkamah Agung, kompleks bisnis, hingga properti pribadi.

Akar dari gelombang protes ini bermula pada 4 September, ketika otoritas Nepal memblokir sejumlah media sosial karena tidak memenuhi batas waktu pendaftaran ke Kementerian Komunikasi. Keputusan itu memicu kemarahan publik, khususnya generasi muda, yang kemudian turun ke jalan.

Meski larangan media sosial akhirnya dicabut, protes terus membesar dan berujung pada pengunduran diri Perdana Menteri Sharma Oli pada Selasa. Saat itu, massa menyerbu parlemen dan membakar rumah sejumlah pejabat senior di Kathmandu.

Untuk meredam kerusuhan, aparat menggunakan meriam air, gas air mata, hingga peluru tajam. Pada hari yang sama, militer dikerahkan untuk membantu menjaga ketertiban di ibu kota dan kota-kota besar lainnya di Nepal.