Tangkapan layar - Presiden RI Prabowo Subianto turut menandatangani piagam Dewan Perdamaian (Board of Peace) di samping Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, pada sela-sela acara World Economic Forum (WEF) 2026 di Congress Hall, Davos, Swiss, K (Antara)
Ntvnews.id, Bogor - Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta pemerintah Indonesia untuk menarik diri dari keanggotaan Board of Peace (Dewan Perdamaian). Menanggapi hal tersebut, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pemerintah akan mengajak MUI berdialog guna menjelaskan alasan Indonesia bergabung dalam forum tersebut.
“Kita nanti akan berdialog dengan MUI dan kami yakin nanti kita akan berikan penjelasan kenapa kita memutuskan untuk bergabung di Board of Peace ini,” kata Prasetyo kepada wartawan di SICC, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin, 2 Februari 2026.
Prasetyo menjelaskan, partisipasi Indonesia dalam Board of Peace merupakan salah satu upaya membangun komunikasi internasional untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
“Itu kan bagian dari cara kita membangun dialog. Kalau kita tidak ikut bergabung, bagaimana kita berdialog untuk memberikan masukan, memberikan pendapat dalam rangka kita memasukan masukan kita, supaya bangsa Palestina bisa diakui kemerdekaannya itu,” tuturnya.
Baca Juga: Soal Dewan HAM PBB, Pigai: Prabowo Presiden RI Pertama Pimpin Lembaga Multilateral Dunia
Sebelumnya diberitakan, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace) yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Keputusan tersebut menuai kritik dari sejumlah pihak, termasuk MUI.
Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof Sudarnoto Abdul Hakim, menilai Board of Peace sebagai bentuk nyata neokolonialisme.
“MUI menegaskan bahwa isu Palestina bukan sekedar konflik biasa, melainkan persoalan penjajahan, perampasan hak dasar, dan kejahatan serta pelanggaran sistematis terhadap hukum humaniter internasional,” kata Sudarnoto dalam keterangan resminya yang dikutip dari situs MUI, Kamis 29 Januari 2026.
Ia menegaskan MUI menolak konsep “perdamaian semu” yang, menurutnya, tidak berlandaskan keadilan. MUI juga berpandangan bahwa setiap inisiatif perdamaian yang tidak secara tegas mengakui Palestina sebagai bangsa terjajah dan tidak menjadikan pengakhiran pendudukan Israel sebagai syarat utama berpotensi melanggengkan kolonialisme dalam balutan perdamaian.
“Board of Peace adalah bentuk nyata langkah neokolonialisme. MUI memandang ada problem struktural Board of Peace yang sangat serius. Keterlibatan Israel sebagai anggota setara, bukan sebagai occupying power yang harus dimintai pertanggungjawaban, merupakan cacat mendasar,” tegasnya.
Menurut Sudarnoto, model tersebut berisiko menggeser fokus perjuangan dari keadilan dan kemerdekaan menjadi sekadar pengelolaan konflik dan stabilitas kawasan. Meski demikian, MUI tetap menghargai niat pemerintah Indonesia untuk berkontribusi dalam upaya perdamaian dunia.
Lebih lanjut, MUI meminta pemerintah mempertimbangkan kembali keterlibatan Indonesia di Board of Peace, termasuk opsi untuk mundur dari forum tersebut. Wakil Ketua Umum MUI, KH M Cholil Nafis, menilai keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace sebagai langkah yang janggal dan tidak berpihak kepada Palestina.
“Indonesia bergabung dengan Board of Peace itu jelas tidak berpihak kepada Palestina,” kata Cholil Nafis.
Baca Juga: PBNU Nilai Langkah Indonesia Gabung Board of Peace Adalah Keputusan Tepat
Ia menambahkan, Board of Peace digagas oleh Presiden AS Donald Trump dengan keanggotaan yang mencakup Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, sementara Palestina tidak menjadi anggota.
“Karena dalam penggagas Trump dan anggotanya ada (Perdana Menteri Israel) Netanyahu yang jelas menjajah dan tidak ada negara Palestina,” ujarnya.
Selain itu, Cholil Nafis juga menyoroti adanya kewajiban pembayaran iuran keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace.
“Anehnya lagi, Indonesia masih ditarik bayaran keanggotaan. Baiknya Pak Prabowo menarik diri aja,” tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
