Ketua Umum DPP Partai Golkar sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis, 4 September 2025. (ANTARA)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai peluang Indonesia untuk meningkatkan kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia, yang bisa lebih besar dari rencana awal 10 persen.
Usai bertemu Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 15 September 2025, Bahlil menyampaikan bahwa pemerintah saat ini sedang melakukan negosiasi lanjutan.
"Saya dipanggil Presiden untuk ditanyakan tentang kesepakatan dan tadinya kan kita sepakat untuk penambahan saham 10% Freeport. Tapi, tadi berkembang negosiasi yang insya Allah katanya lebih dari itu," katanya.
Ia menjelaskan, langkah negosiasi ini menjadi bagian dari kesepakatan pemerintah dalam rangka perpanjangan kontrak operasi tambang.
Baca Juga: Bahlil: Pencarian Korban Longsor Tambang Freeport Terus Dilakukan
“Berapa pastinya, akan kami umumkan setelah proses penandatanganan,” ujarnya.
Bahlil menambahkan bahwa Presiden Prabowo telah memintanya mempercepat komunikasi dengan manajemen Freeport agar kesepakatan bisa segera dimatangkan.
Ia juga menegaskan bahwa tambahan saham tersebut memiliki valuasi relatif murah karena nilai buku aset Freeport saat ini dinilai sudah sangat tipis.
“Untuk 10 persen lebih, biayanya sangat murah sekali. Karena valuasi asetnya kan kita anggap itu sudah nilai bukunya sangat tipis sekali. Tetapi itu kan terjadi untuk sampai dengan 2041,” kata Bahlil.
Baca Juga: Soal Kursi Menpora yang Kosong Bakal Diisi Kader Golkar Lagi, Bahlil: Itu Hak Prerogatif Presiden
Lebih lanjut, Bahlil menyampaikan kepada Presiden bahwa peluang ini merupakan langkah strategis bagi Indonesia untuk memperkuat penguasaan negara atas sumber daya alam.
Adapun pemerintah tengah menyiapkan rencana memperpanjang kontrak izin tambang PT Freeport Indonesia selama 20 tahun hingga 2061, melampaui kontrak yang berlaku saat ini sampai 2041.
Langkah tersebut dipertimbangkan karena cadangan serta produksi mineral Freeport diperkirakan mencapai puncaknya pada 2035, dengan seluruh pengelolaan tambang yang kini dilakukan sepenuhnya di bawah tanah.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
