Pemerintahan Perancis Kolaps!

Ntvnews.id, Paris - Perdana Menteri (PM) Prancis, Francois Bayrou, tumbang dalam pemungutan suara mosi kepercayaan di parlemen. Kekalahan itu membuat Bayrou harus mundur setelah hanya menjabat selama sembilan bulan.

Bayrou mengejutkan para sekutunya dengan langkah menyerukan mosi kepercayaan berkebalikan dari mosi tidak percaya sebagai upaya mengakhiri kebuntuan panjang mengenai rencana penghematan anggaran. Rencana itu memperkirakan pemangkasan biaya hampir 44 miliar Euro untuk menekan beban utang Prancis.

Menyebut tumpukan utang sebagai sesuatu yang "mengancam jiwa" bagi Prancis, Bayrou menegaskan bahwa pemerintahannya telah menyusun strategi agar negara itu "dalam beberapa tahun ke depan dapat lepas dari gelombang utang yang tak terelakkan yang menenggelamkan negara itu".

Pemungutan suara digelar di Majelis Nasional Prancis pada Senin, 8 September 2025. Namun, hasilnya berlawanan dengan harapan Bayrou.

Baca Juga: Dentum Pemakzulan Presiden Prancis Macron Semakin Ramai

Dilansir dari Anadolu Agency, Rabu, 10 September 2025,, mayoritas anggota parlemen justru menyatakan tidak percaya pada pemerintahannya.

Sebanyak 364 anggota parlemen menyatakan tidak percaya pada pemerintahan Bayrou, sementara hanya 194 yang memberikan dukungan. Kegagalannya meraih mayoritas membuat Bayrou harus meletakkan jabatan.

"Sesuai dengan pasal 50 Konstitusi (Prancis), Perdana Menteri harus mengajukan pengunduran diri pemerintahannya," kata Ketua Majelis Nasional Prancis, Yael Braun-Pivet, setelah hasil voting diumumkan.

Baca Juga: Macron Umumkan Prancis Akan Akui Negara Palestina pada September 2025

Bayrou pun tercatat sebagai PM pertama dalam sejarah modern Prancis yang dilengserkan melalui mosi kepercayaan, bukan lewat mosi tidak percaya seperti yang biasanya terjadi.

Kantor Kepresidenan Prancis dalam keterangannya menyebut Presiden Emmanuel Macron "memperhatikan" hasil pemungutan suara tersebut. Macron dipastikan akan menunjuk perdana menteri baru "dalam beberapa hari mendatang," sekaligus mengakhiri spekulasi tentang kemungkinan pemilu dini.

Kantor kepresidenan juga menambahkan bahwa Macron dijadwalkan bertemu Bayrou pada Selasa, 9 September 2025 "untuk menerima pengunduran diri pemerintahannya".